Berita

Foto/Net

Hukum

Soal Curhatan Freddy, Pemerintah Harus Lebih Garang Berantas Narkoba

MINGGU, 14 AGUSTUS 2016 | 12:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pengakuan Freddy Budiman soal keterlibatan oknum BNN, Polri, TNI dan Bea Cukai dalam jaringan narkoba di Indonesia cukup mengejutkan. Pemerintah diminta lebih serius memberantas narkoba hingga ke elite-elite penegak hukum.

Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin mendorong pemerintah untuk lebih serius memberantas narkoba, terutama berkaitan dengan pengakuan Freddy sebelum dihukum mati.

"Kami, Fraksi PKS selalu dorong pemerintah untuk berantas narkoba, untuk tidak main-main dengan narkoba. Berita kesaksian Freedy tentang narkoba sangat membuat kita prihatin," ujar Zainuddin dalam keterangannya, Minggu (14/8).


Zainuddin mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang dicapai Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberantasan narkoba. Namun dengan terungkapnya pengakuan Freddy, BNN harus lebih berani melakukan pemberantasan narkoba hingga menyentuh oknum-oknum penegak hukum.

Politisi PKS asal daerah pemilihan Jakarta Timur ini juga mengatakan, PKS terus berkomitmen mendukung pemberantasan narkoba. Hal itu dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Fraksi PKS dengan BNN.

"Fraksi PKS di DPR sudah beberapa kali melakukan tes urine bekerjasama dengan BNN. Ada Pakta Integritas. Kami mungkin satu-satunya fraksi yang sering melakukan tes urine," cetusnya.

Zainuddin juga mengajak warga masyarakat untuk melindungi keluarga dan lingkungannya dari pengaruh narkoba. Menurutnya, angka penduduk Indonesia yang terjebak narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat.

"Melihat ancaman-ancaman tadi, majelis taklim menjadi sarana penting untuk membentengi anak-anak muda, demi masa depan umat. Di sinilah peran ibu-ibu mengoptimalkan majelis taklim untuk membina masyarakat," pungkasnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya