Berita

Foto/Net

Hukum

Soal Curhatan Freddy, Pemerintah Harus Lebih Garang Berantas Narkoba

MINGGU, 14 AGUSTUS 2016 | 12:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pengakuan Freddy Budiman soal keterlibatan oknum BNN, Polri, TNI dan Bea Cukai dalam jaringan narkoba di Indonesia cukup mengejutkan. Pemerintah diminta lebih serius memberantas narkoba hingga ke elite-elite penegak hukum.

Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin mendorong pemerintah untuk lebih serius memberantas narkoba, terutama berkaitan dengan pengakuan Freddy sebelum dihukum mati.

"Kami, Fraksi PKS selalu dorong pemerintah untuk berantas narkoba, untuk tidak main-main dengan narkoba. Berita kesaksian Freedy tentang narkoba sangat membuat kita prihatin," ujar Zainuddin dalam keterangannya, Minggu (14/8).


Zainuddin mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang dicapai Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberantasan narkoba. Namun dengan terungkapnya pengakuan Freddy, BNN harus lebih berani melakukan pemberantasan narkoba hingga menyentuh oknum-oknum penegak hukum.

Politisi PKS asal daerah pemilihan Jakarta Timur ini juga mengatakan, PKS terus berkomitmen mendukung pemberantasan narkoba. Hal itu dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Fraksi PKS dengan BNN.

"Fraksi PKS di DPR sudah beberapa kali melakukan tes urine bekerjasama dengan BNN. Ada Pakta Integritas. Kami mungkin satu-satunya fraksi yang sering melakukan tes urine," cetusnya.

Zainuddin juga mengajak warga masyarakat untuk melindungi keluarga dan lingkungannya dari pengaruh narkoba. Menurutnya, angka penduduk Indonesia yang terjebak narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat.

"Melihat ancaman-ancaman tadi, majelis taklim menjadi sarana penting untuk membentengi anak-anak muda, demi masa depan umat. Di sinilah peran ibu-ibu mengoptimalkan majelis taklim untuk membina masyarakat," pungkasnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya