Berita

Setya Novanto/Net

Wawancara

WAWANCARA

Setya Novanto: Kita Solid, Konsisten Dukung Ahok Sampai Detik-detik Darah Penghabisan

MINGGU, 14 AGUSTUS 2016 | 09:12 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bos Partai Golkar ini telah mengukuhkan 279 nama kader beringin dalam kepengurusan untuk masa bakti tahun 2014-2019, Jum'at (12/8) lalu. Sederet nama pen­gurus tampak mewakili dua kubu Golkar yang sebelum­nya pernah berkonflik. Sebut saja Nurdin Halid dari kubu Aburizal Bakrie dan Yorrys Raweyai dari kubu Agung Laksono.
 
Tak hanya itu, di dalam struk­tur kepengurusan partai ber­ingin juga bertengger kader Golkar yang kini menjabat sebagai menteri. Dia adalah Airlangga Hartanto, yang men­duduki posisi Koordinator Bidang Perekonomian di dalam struktur kepengurusan Golkar. Keputusan ini jelas menyalahi komitmen tak tertulis ketika ditunjuk masuk dalam Kabinet Kerja, yaitu; para menteri harus mundur dari partai politik.

Menanggapi persoalan itu, berikut ini pernyatan lengkap Setnov-sapaan akrab Setya Novanto, saat dijumpai di Jakarta;


Figur pengurus DPP yang Anda susun sepertinya me­wakili dua kubu?
Ya ini sebagai bentuk rekon­siliasi. Ada bentuk konsolidasi. Rekonsiliasi tidak hanya dilaku­kan di pusat, tapi dilakukan juga di tingkat I dan II, kecamatan, kelurahan dan desa. Untuk kita sempurnakan, karena ini men­jadi kekuatan kita untuk kita bersatu.

Tidak ada lagi kubu yang satu dan kubu yang lain. Yang ada keluarga besar Partai Golkar, dan keluarga besar Fraksi Partai Golkar. Tidak ada perbedaan-perbedaan lagi, termasuk di antara Ketua Dewan Pembina dengan pengurusnya, dengan Dewan Kehormatan Bapak Habibie, dan Dewan Pakar Pak Agung Laksono, kita kompak rekonsiliasi untuk kepentingan di dalam transformasi partai yang modern, kuat dan berakar. Cara satu-satunya adalah dengan kita bersatu.

Tapi nama Airlangga Hartanto kok dimasukkan. Bukankah komitmen menteri di Kabinet Kerja nggak boleh rangkap jabatan di parpol?
Yah, itu betul. Karena ini merupakan suatu hal yang masih kita membaca daripada apa yang kita sampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Dan tentu pada akhirnya kita akan lakukan sesuai dengan aturan yang ada.

Jadi nanti Airlangga akan dinonaktifkan?
Ya kita akan jalankan sesuai aturan yang ada.

Oh ya, Anda minta semua poster calon bupati yang didu­kung Golkar ada foto Jokowi-nya. Bagaimana kalau ada yang tidak mau?
Saya yakin, bahwa kader-kader Golkar yang betul-betul saat sekarang ini yang mulai bergerak kepada kebersamaan, kesolidan. Nah untuk itu tentu saya yakin niat mereka adalah untuk mendorong dan mem­bantu pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Dan memenangkan Pak Jokowi tentu mereka secara batin akan melakukan dengan sebaik-baiknya.

Apakah DPP akan mem­berikan sanksi kalau ada calon kepala daerah yang tidak bersedia?
Saya rasa, semua kita serah­kan kepada daerah. Sampai saat sekarang justru daerahlah yang minta. Jadi kita tidak perlu beri sanksi apa-apa. Karena daerah yang betul-betul niat. Tentu niatnya itulah yang harus kita hargai bersama.

Sekarang, acuan apa yang dipakai Golkar untuk men­gusung calon kepala daerah?
Kita lakukan survei-survei secara mendalam. Kita hati-hati betul. Kita tidak perlu apakah itu ada hubungan saudara, hubungan pertemanan, yang ada hanyalah melihat keadaan yang sebenarnya. Sehingga saya melihat langsung, sehingga tidak ada masalah-masalah di kemu­dian hari.

Pro kepada yang menang dong?
Kita pilih yang terbaik, elek­tabilitasnya baik, dan meme­nangkan. Dan tentu kita lihat juga kecintaannya kepada partai kita.

Cawagub untuk Ahok siapa?

Kalau itu, saya serahkan ke­pada Pak Ahok. Yang jelas, Pak Ahok bersama-sama tim daripada parpol, Golkar, Hanura dan Nasdem itu selalu bersama-sama untuk memikirkan. Tapi semuanya kita serahkan kepada Ahok.

Dari kalangan parpol atau non parpol?
Ya... Saya yakinlah pasti dari partai, masuk...

Sebagai partai penentu, Golkar kabarnya bisa saja tarik dukungan dari Ahok di detik-detik terakhir?

Nggak ada, kita solid. Kita konsisten sampai detik-detik darah penghabisan.   ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya