Berita

Basuki Purnama/Net

Politik

Ahok Enggak Ideal Untuk Petantang-Petenteng

SABTU, 13 AGUSTUS 2016 | 14:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Gubernur Jakarta, Basuki Purnama (Ahok), harus menyadari bahwa dirinya sangat rentan batal maju kembali ke arena Pilkada DKI Jakarta.

Jika satu saja partai pendukungnya, baik Golkar, Hanura atau Nasdem, tidak bersepakat soal siapa pengisi pos Calon Wakil Gubernur lalu mengundurkan diri dari rencana mengusungnya, maka Ahok dipastikan batal berlaga.

"Ahok harus menyadari dia tidak dalam kondisi ideal untuk petantang-petenteng. Kalau ada satu partai tidak setuju Wagub maka dia mundur maka Ahok tidak bisa maju," jelas pengamat politik, Hendri Satrio, dia dalam diskusi "Tensi Tinggi Pilkada Jakarta", di Cikini, Jakarta, Sabtu pagi (13/8).


Dia yakin, saat ini Ahok butuh tambahan dukungan partai. Masalahnya, sejauh ini parpol di luar Nasdem, Hanura dan Golkar, sudah tahu betul track record Ahok yang kurang baik dalam berpolitik. Ahok sekian kali lompat partai demi kepentingan karir politik.

Sebetulnya, lanjut dia, parpol yang paling dibutuhkan Ahok saat ini adalah PDI Perjuangan. Tetapi, PDIP meminta syarat, yaitu Ahok harus menjadi anggota partainya. Inilah yang membuat keduanya tidak bisa bertemu.

"PDIP ingin menang 100 persen. Cagub cawagubnya dari kader dia, sementara Ahok bukan kader PDIP. Seandainya Ahok masuk PDIP, akan sangat menyenangkan," jelasnya.

Di sisi lain, Hendri menyarankan PDIP tidak perlu takut-takut mencalonkan kader internal. Masih ada banyak nama yang cukup bagus untuk dimajukan ke Jakarta meskipun kader tersebut saat ini masih memimpin di daerah lain.

"Dulu ketika Jokowi di (walikota) Solo, semua orang minta dia ke Jakarta (Pilkada Jakarta 2012)," ucap Hendri.

"PDIP partai yang memiliki pengkaderan paling bagus sejak Orde Baru. Apapun caranya, apakah mesti booming dulu di Solo atau Surabaya, dia enggak perlu takut karena ada calon lain yang kuat," tambahnya. [ald]

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya