Berita

Arcandra Tahar/arcandratahar.com

Politik

Menteri Arcandra Ditimpa Rumor WN Amerika Serikat Dan Titipan Parpol

SABTU, 13 AGUSTUS 2016 | 13:25 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru dilantik pada 27 Juli lalu, Arcandra Tahar, ditimpa isu kewarganegaraan ganda. 

Di media sosial, isu ini jadi bahasan serius sebagian netizen. Acandra diduga kuat memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat dan Indonesia.

Informasi beredar menyebut bahwa status kewarganegaraan ganda yang tidak diakui oleh hukum Republik Indonesia ini baru disadari oleh Presiden Joko Widodo dan para stafnya setelah Arcandra dilantik sebagai Menteri ESDM. 


Kabarnya, Arcandra merupakan WN Amerika Serikat melalui proses naturalisasi pada bulan Maret 2012. Karena Indonesia belum mengakui dwi kewarganegaraan, maka otomatis secara hukum ia kehilangan status WNI-nya.

Disebutkan pula, sebulan sebelum resmi menjadi WN AS, tepatnya Februari 2012, Arcandra mengurus paspor RI kepada KJRI Houston dengan masa berlaku selama 5 tahun. Setelah Maret 2012 dia melakukan empat kali perjalanan pulang pergi AS-Indonesia dengan menggunakan paspor negeri Paman Sam.

Informasi ini masih terus ditelusuri kebenarannya oleh redaksi. Namun, sudah sangat marak diperbincangkan di media sosial.

"Benarkah ada penyusupan di jajaran kabinet? Sejauhmana tudingan yang beredar atas keberadaan seorang menteri, ternyata punya dwi kewarganegaraan? Benarkah dia sudah disumpah setia (oath of allegiance) menjadi warga negara Amerika Serikat (AS)? Bila benar, maka republik ini memang kacau dan diambang bahaya...Semoga tidak, dan hanya #fitnah," demikian status facebook dari politisi muda, Despen Ompusunggu, menanggapi isu ini.

Tak hanya itu. Baru saja rumor ini berkembang liar, redaksi juga mendapatkan lagi informasi yang menyebutkan bahwa jabatan untuk Arcandra sebetulnya juga jatah politik untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sumber redaksi menyebut, panggilan Jokowi terhadap Arcandra sebelumnya atas saran dari Presiden PKS, Sohibul Iman. Usul PKS ini lalu diamini oleh orang dekat Jokowi, Luhut Panjaitan dan stafnya Darmawan Prasodjo.

Sekali lagi, semua informasi di atas masih ditelusuri kebenarannya. Upaya komunikasi ke jurubicara kepresidenan, Johan Budi, belum berhasil. Yang pasti, kabar terkait Arcandra ini sudah menjadi isu yang dibahas serius oleh kalangan terbatas. [ald]


Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya