Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan Subchi irit bicara setelah diperiksa selama lima jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).
Anak buah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tersebut diperiksa sebagai saksi sekaligus untuk melengkapi berkas perkara Kepala BPJN IX Amran HI Mustary yang telah menjadi tersangka.
"Saya hanya melengkapi BAP pak Amran," ujar Fathan di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (12/8).
Saat disinggung mengenai sejumlah pertemuan yang mengenai permintaan Amran untuk menyalurkan program aspirasi untuk proyek pembangunan jalan di Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Politisi PKB itu mengaku pertemuan hanya biasa-biasa saja.
Fathan mengelak jika pertemuannya dan beberapa anggota Komisi V DPR dengan Amran membicarakan proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. Padahal, saat itu Fathan menyepakati program aspirasinya digiring ke proyek pembangunan jalan.
"Pertemuan biasa, sekali saja. Nggak ngomongin proyek, ngopi saja. Biasa. Tadi kita melengkapi BAP saja," cetusnya.
Ini bukan pertama kalinya Fathan diperiksa KPK. Sebelumnya Fathan sudah bolak-balik jadi pasien KPK untuk dikorek keterangannya dalam dugaan suap yang telah menjerat sejumlah koleganya di Komisi V ini. Fathan ditengarai kuat mengetahui banyak soal suap tersebut.
Diketahui, pada kasus ini sejumlah Anggota Komisi V DPR diduga telah menerima suap dari pengusaha. Suap diberikan agar para anggota DPR itu menyalurkan program aspirasinya untuk pembangunan jalan milik Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara.
KPK dalam telah menetapkan tujuh orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tiga di antaranya merupakan Anggota Komisi V DPR RI.
Ketiganya yaitu Damayanti Wisnu Putranti dari Fraksi PDIP, Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar, dan Andi Taufan Tiro dari Fraksi PAN. Mereka diduga menerima fee hingga miliaran rupiah dari Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir.
Sementara tersangka lainnya yakni, Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary, Abdul Khoir serta dua staf Damayanti yakni Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.
Abdul Khoir telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Dia divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan. Khoir didakwa bersama-sama memberi suap kepada pejabat di Kementerian PUPR dan sejumlah anggota Komisi V.
Total uang suap yang diberikan Abdul sebesar Rp 21,38 miliar, SGD 1,67 juta, dan USD 72,7 ribu. Suap diberikan oleh Abdul bersama-sama dengan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng dan Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Arta John Alfred.
[wah]
