RESHUFFLE Kabinet Kerja jilid II telah menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan pernyataan Jokowi di awal pemerintahannya. Bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh partai politik baik dalam membentuk kabinetnya maupun penilaian menteri yang hanya diasarkan pada kinerja.
Masuknya kader Golkar dan PAN yang saat pertarungan pemilihan Presiden jelas-jelas berseberangan dengan Jokowi-JK telah menyangkal pernyataan Jokowi sendiri. Sangat jelas terjadi transaksi politik untuk lancarnya roda pemerintahan dan kelanggengan berkuasa di tahun 2019. Apalagi Golkar dengan tegas mengumumkan akan mendukung Jokowi sebagai calon Presiden 2019 di saat hubungan Jokowi dengan PDIP masih belum harmonis.
Pernyataan Golkar dan reshuffle kabinet jilid II tersebut sangat bernuansa politik. Yaitu sebagai persiapan Jokowi untuk dua periode kepresidenan. Sikap Jokowi ini pernah saya tulis di awal tahun 2016 dan dapat dibaca di sini http://www.rmol.co/read/2016/01/10/231278/Reshuflle-untuk-Salam-Dua-Periode-.
Selain untuk melanggengkan kekuasaan di tahun 2019-2024 reshuffle kali ini juga tetap bertujuan untuk peningkatan kinerja ekonomi dan tercapainya target APBN dan program Tax Amnesty. Terutama karena kondisi ekonomi global yang tidak menentu, penerimaan pajak sulit tercapai, besarnya pembiayaan infrastruktur, dan investasi baru yang masih dianggap kurang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Untuk keperluan itu Sri Mulyani berhasil diyakinkan Jokowi agar bersedia memangku kembali jabatan sebagai Menteri Keuangan. Masyarakatpun melihat keputusan Jokowi dan kesediaan Sri Mulyani dengan sikap positif dan optimis. Beberapa posisi di bidang ekonomi juga mengalami perubahan seperti Kementerian Perdagangan, Perhubungan, Industri, ESDM, dan Kepala BKPM. Dengan komposisi kabinet yang baru Jokowi berharap pertumbuhan ekonomi semakin membaik.
Namun demikian ada juga pertanyaan di masyarakat mengenai pergantian atau pergeseran beberapa menteri. Pertama, menyangkut figur Luhut Panjaitan dan Sofyan Djalil. Seolah-olah mereka tergolong manusia super dan serba bisa mengerjakan apa saja di negara ini. Pada Kabinet kerja Jokowi masing-masing telah mengalami 3 kali pindah jabatan. Bahkan di era pemerintahan sebelumnya kedua figur tersebut juga pernah duduk di kabinet. Fenomena ini memperkental dugaan di masyarakat bahwa memang Luhut Panjaitan adalah orangnya Jokowi dan Sofyan Djalil orangnya JK. Sehingga kedua-duanya harus tetap di kabinet selama Jokowi-JK berkuasa dan hubungan Jokowi-JK tetap terlihat harmonis.
Tetapi baru saja duduk sebagai Menko Kemariitiman, Luhut Panjaitan bermaksud membuka peluang pengelolaan perikanan Natuna bagi investor asing. Luhut melontarkan wacana perubahan Perpres No 44/2016 yang menjadi dasar hukum pelarangan investor asing masuk ke usaha perikanan tangkap. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengancam mengundurkan diri dari jabatannya jika usaha perikanan tangkap di Natuna dibuka untuk investasi asing. Karena Susi beranggapan bahwa telah terjadi perbaikan di sektor kelautan dalam negeri setelah investor asing dilarang masuk dan pencuri ikan berbendera asing banyak yang ditangkap dan kapalnya dihancurkan.
Kedua, pergantian Rizal Ramli, Ignatius Jonan dan Anies Baswedan. Menurut penilaian masyarakat ketiga menteri yang berasal dari kalangan profesional tersebut kinerjanya sangat baik. Memang baik Rizal Ramli maupun Jonan seringkali berdebat secara terbuka di publik dengan menteri atau pejabat negara lainnya. Bahkan Rizal Ramli turut hadir dan menyerang Gubernur DKI Jakarta Ahok tentang program reklamasi pada acara dialog televisi swasta sehari sebelum terjadinya reshuffle kabinet. Â
Sementara Jonan pernah menyalahkan kementerian lain soal kemacetan parah di Brexit dan musibah kematian di saat kemacetan tersebut di publik. Bahkan, ngototnya Direktur Utama AP II untuk membuka Terminal 3 Ultimate menjelang Hari Raya Idul Fitri, mendapat komentar sangat pedas dari Jonan.
Sikap terbuka kedua menteri tersebut kelihatannya kurang berkenan bagi Jokowi yang pernah memperingatkan agar hal tersebut dilakukan pada saat sidang kabinet. Tapi terlepas dari kebiasaan melakukan debat atau kritik terbuka dengan pejabat negara lainnya, kinerja Jonan dalam menata infrastruktur, sarana dan prasarana perhubungan sangat baik dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Demikian juga ide dan kinerja Rizal Ramli memberi keseimbangan pada arah kebijakan Jokowi untuk tetap komit dengan Nawa Cita dan mementingkan rakyat kecil.
Yang juga mengherankan adalah pergantian Anies Baswedan sebagai Mendiknas. Masyarakat merasakan sentuhan kemanusiaan yang dilakukan oleh Anies, baik saat menata jajaran di kantor kementeriannya maupun beberapa kebijakan lainnya. Seperti menyelesaikan status dan hak-hak para guru, orang tua mengantar anak-anaknya saat hari pertama ke sekolah. Hanya Jokowi yang paham betul kenapa Anies, yang sejak masa kampanye dan transisi terus mendampingi Jokowi dan memberikan kontribusi pemikiran kepada Jokowi, ternyata harus dicopot.
Melihat rekam jejak pengganti Anies Baswedan yaitu Muhadjir Effendi sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah dan Pengurus DPP Muhammadiyah, kelihatannya Jokowi ingin merangkul organisasi Islam tersebut untuk turut bekerja membangun dunia pendidikan di Indonesia. Sayangnya belum habis bulan madu sebagai Menteri, kritikan banyak dilontarkan saat beliau bermaksud membuat kebijakan "full day school" untuk pendidikan dasar. Akhirnya kebijakan inipun dibatalkan.
Diangkatnya Wiranto sebagai Menko Polhukam juga menimbulkan kontroversi terutama bagi aktivis HAM di dalam negeri maupun luar negeri. Sosok Wiranto selalu dikaitkan dengan sejumlah praktik pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM). Baik itu tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I & II, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, dan lain-lain.
Diduga masuknya Wiranto sebagai kompensasi keluarnya dua menteri asal Hanura sehingga Hanura tetap mendukung Jokowi paling tidak hingga pemilihan Presiden tahun 2019.
Banyak pihak yang menilai bahwa pada dasarnya Jokowi itu orang baik, tidak korupsi, santun tapi bisa juga tegas, dan selalu mengedepankan suara rakyatnya. Namun perubahan kabinet kerja kali ini sangat jauh dari harapan masyarakat. Apalagi masih ada kementerian non ekonomi yang berkinerja tidak baik bahkan telah mempermalukan nama Indonesia dan Jokowi di dunia internasional. Tapi tetap duduk menikmati jabatan sebagai menteri karena menjadi wakil dari partai politik
Sehingga masyarakat yang ingin memperoleh kehidupan lebih baik ragu apakah kepemimpinan Jokowi akan membawa perbaikan. Apakah kepentingan kelas ekonomi rendah bisa lebih diakomodir dalam pembangunan ekonomi. Agar kesenjangan antara si kaya dan miskin lambat laun bisa berkurang. Apakah Jokowi sebagai pemimpin akan tetap peduli pada ekonomi rakyat kecil (Caring Economy Leader).
Apabila kepemimpinan Jokowi terus mengedepankan transaksi politik untuk melanggengkan kekuasaan, seperti yang terjadi pada reshuffle jilid 2 Kabinet Kerja, sulit kita mengharapkan lonjakan perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi dari kepemimpinan Jokowi. Sulit pula bagi tim ekonomi akan bersikap tegas untuk mengedepankan kepentingan rakyat banyak dari pada pengusaha besar yang semakin banyak berpolitik belakangan ini.
Tugas sangat berat berada di pundak Presiden Jokowi. Merdeka !!!
[***]
*Penulis adalah Sosiolog dan tinggal di Jakarta
