Berita

Foto/Net

Nusantara

Pemerintah Berhasil Tekan Angka Karhutla

JUMAT, 12 AGUSTUS 2016 | 10:20 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Tekad pemerintah untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2016 cukup berhasil. Indikator ini terukur dari jumlah titik panas (hotspot), indeks standar pencemaran udara, jarak pandang, kesiapan aparat dalam mencegah karhutla dan aktivitas masyarakat.

"Memang tidak mungkin menihilkan hotspot dalam setahun di Indonesia karena pembakaran seringkali dilakukan juga terkait dengan mata pencaharian masyarakat. Tapi bagaimana agar pembakaran tersebut dapat terkendali dan tidak meluas menjadi hal yang penting," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Jumat (12/8).

Karhutla tahun 2015 sangat luar biasa. Data satelit Modis mendeteksi jumlah hotspot selama tahun 2015 tercatat 129.813 hotspot. Jarak pandang saat itu hanya 100 meter. Indeks standar pencemaran udara (ISPU) mencapai lebih dari 2.000 psi atau sudah sangat berbahaya. Hutan dan lahan seluas 2,61 juta hektar terbakar dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 221 triliun. Aktivitas pendidikan dan penerbangan lumpuh selama 2-3 bulan.


"Kondisi tersebut sangat berbeda dengan tahun 2016. Sejak 1 Januari 2016 hingga 11 Agustus 2016, satelit Modis mendeteksi jumlah hotspot 10.174 di Indonesia. Bandingkan dengan 129.813 hostpot selama tahun 2015," sebut Sutopo.

Hingga saat ini semua ISPU di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan sedang hingga baik. Begitu pula jarak pandang semuanya normal sehingga tidak ada aktivitas sekolah dan penerbangan yang ditutup akibat gangguan asap.

Jelas Sutopo, keberhasilan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, upaya pencegahan dan pemadaman yang dilakukan semua pihak lebih baik dibandingkan sebelumnya. Presiden secara terus menerus mengontrol upaya penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah pusat dan pemda. Ribuan personil TNI, Polri, BNPB, KLHK, BPBD, Manggala Agni, Damkar, relawan, dunia usaha dan lainnya dikerahkan melakukan upaya pencegahan dan pemadaman di lapangan. Kedua, anomali cuaca dan indikasi menguatnya La Nina menyebabkan curah hujan turun di banyak wilayah. Kemarau basah menyebabkan hutan dan lahan sulit terbakar. Pemadaman menjadi lebih mudah. Peningkatan hujan ini mendukung upaya pencegahan.

"Diperkirakan puncak potensi karhutla masih berlangsung September hingga Oktober 2016. Untuk itu pencegahan dan pemadaman masih terus ditingkatkan. Patroli, sosialisasi dan penegakan hukum terus diintensifkan. BNPB mengerahkan 7 helikopter water bombing, 2 pesawat water bombing dan 2 pesawat hujan buatan untuk mendukung satgas udara dalam pengendalian kebakaran hutan," tutup Sutopo.

Hotspot memang sering masih terjadi di lapangan. Namun jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Pemantauan satelit Lapan pada Kamis sore kemarin berjumlah 242 hotspot dengan tingkat kepercayaan Sedang (30 - 79 persen) sebanyak 163 hotspot dan Tinggi (80 - 100 persen) sebanyak 79 hotspot. Sebaran hotspot dengan tingkat kepercayaan Sedang adalah Jawa Tengah 4, Jawa Timur 4, Kalimantan Barat 71, Kalimantan Selatan 7, Kalimantan Tengah 23, Kalimantan Timur 15, Kepulauan Bangka Belitung 3, Nusa Tenggara Barat     4, Nusa Tenggara Timur 21, Papua 5, Sulawesi Barat 2, Sulawesi Selatan 3, dan Sulawesi Tenggara 1.

Sedangkan sebaran hotspot dengan tingkat kepercayaan Tinggi adalah Jawa Tengah 1, Kalimantan Barat 55, Kalimantan Tengah 5, Kalimantan Timur 9, Lampung 2, Maluku 1, Nusa Tenggara Timur 5, dan Sulawesi Selatan 1.

"Diharapkan pencegahan karhutla dapat berkelanjutan. Artinya dapat berlangsung jangka panjang. Bahkan saat ada El Nino di masa mendatang pun karhutla dapat dicegah," demikian Sutopo. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya