Pemerintahan Jokowi seharusnya bersikap tegas dan tidak lagi tunduk pada kepada Freeport. Sebab, keberadaana Freeport tidak bisa hanya dilihat dari sisi investasi, namun juga harus mempertimbangkan pelanggaran HAM, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sudah terjadi.
Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah Ismail menyampaikan demikian terkait keputusan Pemerintah yang kembali memperpanjang izin ekspor konsentrat Freeport hingga 11 Januari 2017.
"Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Freeport, dengan melibatkan berbagai pihak secara terbuka dan independen. Serta harus bisa menekan Freeport untuk melakukan rehabilitasi dan reklamasi bekas tambangnya," tegasnya di Jakarta, Kamis, (11/8).
Sejalan dengan itu, Pemerintah harus melakukan moratorium operasi Freeport, menghentikan seluruh aktifitasnya selama evaluasi tersebut dilaksanakan. DPR juga harus memanggil Pemerintah dan Menteri ESDM untuk dimintai Pertanggungjawaban atas 5 kali pelanggaran UU Minerba 4/2009, melalui modus perpanjangan izin ekspor Freeport.
"Jika DPR dan pemerintah diam maka ini adalah kado kemerdekaan terburuk bagi warga Papua dan Indonesia. Sebaliknya kado yang indah bagi Freeport dan Investasi Amerika Serikat." ungkapnya. [Baca:
Jelang HUT RI, Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Bagi Freeport Kado Terburuk Dari Jokowi]
Jatam merekomendasikan demikian karena kehadiran Freeport telah mendorong eskalasi kekerasan terhadap orang asli Papua, mulai dari penggusuran kampung hingga penangkapan sewenang-wenang.
Dengan statusnya sebagai Obyek Vital Nasional, Freeport mendapat keistimewaan untuk mendapatkan perlindungan aparat keamanan negara. Freeport terbukti memberikan setoran kepada aparat keamanan sebesar Rp 5,6 triliun untuk mengamankan operasi Freeport.
Bahkan Komnas HAM merekomendasikan Freeport telah melakukan pelanggaran HAM berat dalam kasus meninggalnya 28 pekerja yang terjebak longsor pada 14 Mei 2013.
Setidaknya lebih dari 1,6 miliar ton tailing telah digelontorkan di Sungai Aghawagon, Otomona dan Ajkwa. Bahkan saat ini Freeport sedang memperpanjang dan memperluas tanggul barat dan timur, sungai Minajerwi dan Tipuka adalah calon sungai yang terancam pencemaran Tailing Freeport saat ini.
"Pemerintah hingga saat ini tidak pernah melakukan evaluasi atas pencemaran dan perusakan lingkungan yang telah dilakukan Freeport. Seharusnya ini penjadi poin penting bagi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan perpanjangan izin operasi Freeport yang akan dimulai pada 2019," tandasnya.
[zul]
