Kwik Kian Gie: Ibu Sri Mewarisi APBN Yang Tak Realistis, Pemotongan Anggaran Tidak Bisa Dihindari

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Kwik Kian Gie mengaku satu suara dengan Sri Mulyani. Khususnya terkait kebijakan pemo­tongan belanja negara.

Meskipun, Bank Indonesia memberi sinyal kekhawatiran kalau-kalau pemotongan be­lanja negara besar-besaran ini bisa menggangu pertumbuhan ekonomi. Dimana saat ini ten­gah menunjukkan tren positif-positifnya

Hanya saja, ketika ditanyakan soal Tax Amnesty, Kwik hanya bisa pasrah. Menurutnya, nyaris tidak ada langkah strategis atau intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar capaian dana repatriasi Tax Amnesty sesuai target. Alias tidak gagal.

Namun, kader kritis PDI-Perjuangan ini tetap mendukung ta amnesty. Walaupun belakangan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Kwik, tax amnes­ty adalah kebijakan mulia. Simak wawancara selengkapnya;

Baru menjabat, Menkeu Sri Mulyani langsung potong anggaran belanja negara. Jumlahnya juga tidak sedikit?
Kalau pemotongan anggaran kan memang tidak bisa dihin­darkan. Oleh karena ibu Sri me­warisi APBN yang tidak realistis sama sekali.

Tapi Bank Indonesia kha­watir, pemangkasan belanja negara bisa mengganggu per­tumbuhan ekonomi?
Kalau itu agak susah, agak sulit. Oleh karena APBN itu oleh ibu Sri. Mungkin Gubernur BImengacu itu dibagi. Jadi pembangunan-pembangunan yang vital diteruskan.

Tapi pembangunan in­frastruktur vital itu kan efeknya untuk jangka panjang?
Memang, pembangunan vital diteruskan dampaknya jangka panjang. Sementara pengeluaran yang tidak vital pun itu adalah pemompaan daya beli diinjeksi kepada masyarakat. Jadi misal­nya Pegawai Negeri yang dulu dibolehkan, tetap dibolehkan, itu kan ada expand, uang itu tetap akan mengakibatkan per­tumbuhan.

Mengapa itu dianggap tidak bisa meningkatkan pertumbu­han, tapi konsumsi merupaka elemen penting dari pertum­buhan.

Apa tidak ada langkah anti­sipasi lain yang bisa diambil?
Jadi sebetulnya ibu Sri su­dah mengantisipasi, bahwa tax amnesty. Tapi juga tidak akan membantu. Makanya dia me­motong anggaran. Itu adalah suatu tindakan yang tidak bisa dihindarkan.

Capaian dari tax amnesty juga diprediksi meleset dari target, alias gagal. Apa yang harus dilakukan?
Dipaksakan tidak bisa. Menurut saya, kalau gagal ya sudah gagal. Apa boleh buat target yang mereka harapkan tidak tercapai.

Atau barangkali ada jalan lain yang bisa ditempuh agar capaian dari reatriasi dana dari tax amnesty bisa digenjot? Karena yang besar ini kabarnya cuma baru deklarasi...
Itu sulit. Oleh karena kita mempunyai sistem lalu lintas devisa yang bebas. Yang punya rupiah boleh keluar, yang non rupiah juga boleh masuk. Dan yang (sudah) di luar, bagaimana cara kita memaksa, sementara kita tahu saja tidak. Pemerintah itu tidak tahu siapa punya bera­pa. Di bank apa tidak tahu sama sekali.

Tapi sebenarnya kan tahun depan Authomatic Exchange of Information (AEoI) diter­apkan. Bukankah data-data pengemplang pajak diluar negeri termasuk data Panama Paper itu bisa dibuka?
AEoI itu, kalau anda mem­pelajari betul-betul dokumen-dokumen otentik, itu tidak re­alistis.

Kenapa tidak realistis?
Jadi, itu adalah kehendak dari Menteri-menteri keuangan negara-negara maju. Akan tetapi mereka memberikan syarat yang tebalnya 310 halaman. Sangat teknis. Dan itu hanya diberlaku­kan kalau negara peserta bisa membuat laporan keuangan se­suai dengan persyaratan mereka, yang sangat berat. Itu satu.

Kedua, AEoI itu banyak neg­ara yang tidak mau multilat­eral. Mereka maunya bilateral. Jadi negara ini dengan negara itu. Contoh yang paling rel­evan dengan Indonesia adalah Singapura.

Memangnya Singapura tidak mau secara multilateral?
Singapura dengan jelas men­gatakan kami hanya mau bilateral dengan negara yang kami pilih.

Tapi ada yang bilang, saat AEoI ini berjalan tahun depan, data-data pengemplang pa­jak dari setiap negara dibuka. Jadi kita bisa tarik dana yang lebih besar diakumulasi denda, dari pada lewat cara diampuni seperti ini. Lalu kenapa anda justru mendukung tax amnesty? Tax amnesty adalah kebijakan yang baik. Jadi ya saya mendu­kung. Bahwa ini diperlakukan oleh karena... Kalau dari pihak saya, saya tidak terlampau me­lihat uangnya ya.   ***