DPD Minta Menkeu Tidak Pangkas Anggaran Transfer Daerah

. Anggota Komite IV DPD RI Dedi Iskandar Batubara mempertanyakan kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan pemotongan sejumlah pos anggaran yang telah dituangkan dalam APBN-P 2016. Sebab, perubahan itu juga berdampak bagi daerah.

"Saya mengingatkan pemerintah pusat untuk tidak melakukannya untuk dana transfer ke daerah, terutama dana desa. Karena hal ini akan mengganggu pembangunan di desa," sebut Dedi kepada redaksi, Kamis (11/8).

Senator asal Provinsi Sumatera Utara ini mengaku bisa memahami kegalauan pemerintah pusat sekaligus mengapresiasi kebijakan pemangkasan anggaran ini sebagai langkah positif menyelamatkan keuangan nasional.

"Silahkan melakukan efisiensi pada belanja kementerian dan lembaga. Daerah harus tetap menjadi prioritas pembangunan. Karena jika desa maju dan sejahtera maka Indonesia juga maju dan sejahtera," kata Dedi.

Dedi juga dapat memahami bahwa situasi keuangan kita sedang tidak sehat karena tidak tercapainya target penerimaan pajak. Maka solusinya menurut dia ada dua, hutang dan efisiensi.

"Saya tentu tidak mendukung pemerintah untuk mengajukan hutang luar negeri, dan efisiensi APBN adalah langkah rasional mewujudkan APBN yang kredibel," imbuhnya.

"Intinya, saya meminta pemerintah pusat jengan korbankan desa dan pemerintah daerah yang sudah merencanakan pembangunan di 2016 ini dengan memangkas dana transfer, karena ini akan semakin memperparah situasi perekonomian yang sudah sulit," tukas Dedi menutup komentarnya. [rus]