Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengancam mundur jika investor asing diizinkan masuk Natuna. Ancaman Susi ini menandakan kebijakan pemerintah di sektor perikanan ternyata tidak luput dari intaian mafia illegal fishing.
Demikian pandangan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria dalam keterangannya, Rabu (10/8).
Ia khawatir program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dengan tujuan membenahi sektor perikanan negeri ini akan kandas ketika mafia illegal fishing dengan jaringannya, berhasil merevisi Perpres 44 tahun 2016.
"Ini sangat memprihatinkan dan menginjak harga diri bangsa ini," tegasnya.
Sofyano melanjutkan, masa depan kehidupan nelayan akan tidak punya harapan ketika Perpres 44/2016 direvisi dengan membuka pintu bagi investor asing di usaha penangkapan ikan.
"Ini point yang sangat utama bagi mafia ilegal fishing untuk bisa kembali menjarah kekayaan lautan negeri ini," kritiknya.
Usaha penangkapan ikan pada dasarnya mampu dilakukan oleh kaum nelayan negeri ini. Sebab faktanya mereka punya cukup kapal dan keahlian menangkap ikan.
Ia pun sependapat sektor ini tidak perlu dibuka bagi investor asing karena justru pintu masuk ilegal fishing kembali merebak dengan mendompleng izin yang diperoleh dari pemerintah nantinya.
"Investor asing boleh saja diundang masuk di sektor perikanan tapi harusnya terbatas hanya pada sektor penunjang misalnya industri pengolahan, usaha kapal tampung ikan, usaha kapal angkut ikan antar pulau, usaha eksport hasil laut, cold storage," tegasnya.
Namun investasi asing itu juga seharusnya tidak boleh 100 persen dimiliki mereka. Menurut Sofyano, keresahan menteri Susi mewakili bangsa ini yang harus dipahami sebagai sikap dan keberpihakannya terhadap masa depan kehidupan nelayan.
"Semoga Presiden Jokowi tidak terpengaruh dengan bujukan ular para mafia illegal fishing dan antek-anteknya itu," tutup Sofyano
.[wid]
