. Wacana full day school dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy yang didasarkan pada gagasan agar anak tidak sendiri ketika orangtua bekerja benar-benar harus dikaji ulang karena Indonesia saat ini belum membutuhkan kebijakan semacam ini.
"Ada aspek sosial yang perlu dipertimbangkan. Full day school jelas akan mengurangi waktu bersosialisasi dan bermain anak bersama teman sebaya mereka di luar sekolah. Memang di sekolah mereka ada waktu bersosialisasi dan bermain. Akan tetapi, sosialisasi dan bermain mereka hanya terbatas pada teman sekolah. Sosialisasi dan bermain mereka pun jelas diatur berdasarkan norma-norma dan ciri khas di sekolah," terang peneliti Merapi Cultural Institute (MCI), Agustinus Sucipto dalam keterangan persnya, Rabu (10/8).
Padahal, sosialisasi dan bermain dengan teman di luar sekolah bersifat lebih luas dan luwes, sehingga norma-norma mereka dalam bersosialisai bukan karena ketentuan dari sekolah, tetapi karena kesadaran dan pilihan mereka.
Di samping itu, dengan diterapkannya
full day school seakan menyerahkan tanggung jawab pendidikan kepada sekolah, termasuk pendidikan karakter. Padalah pendidikan juga merupakan tanggung jawab orangtua karena mereka lah pendidik yang pertama dan utama bagi anak.
"Kesibukan orang tua tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menyerahkan pendidikan anak mereka pada institusi pendidikan. Institusi pendidikan bukan sebagai tempat penitipan anak, sehingga kesibukan kerja orangtua sebagai alasan diterapkannya
full day school jelas tidak realistis," jelasnya.
Alasan banyak orangtua yang bekerja sampai sore sehingga anak menjadi tidak terurus sepulang sekolah perlu diteliti mendalam.
"Di Indonesia hanya sebagian kecil orangtua yang tidak bisa mengurus dan mendidik anak mereka sepulang sekolah karena alasan pekerjaan. Ini hanya terjadi di kota-kota besar dengan jumlah yang tidak besar dibandingkan dengan banyaknya ibu-ibu yang lebih memilih menjadi pendidik anak mereka di rumah daripada harus bekerja," tandas peneliti asal Magelang.
Ia menerangkan hampir semua orangtua di desa bisa mengurus anak mereka sepulang sekolah karena pekerjaan mereka tidak dibatasi waktu.
"Seandainya
full day school dipaksakan untuk diterapkan di sekolah negeri maupun swasta maka kebijakan ini hanya mengakomodasi sebagian kecil masyarakat Indonesia dan mengorbankan sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak membutuhkan sistem ini," jelas peneliti yang pernah mendalami ilmu filsafat di STFT Widya Sasana Malang.
Pendidikan karakter yang menjadi tujuan utama dari wacana
full day school sebenarnya sudah ada pada KTSP maupun pada kurikulum 2013 yang saat ini sedang berlangsung. Tragisnya, kurikulum ini saja belum dilaksanakan secara optimal dan dengan munculnya wacana ini maka akan ada perubahan kurikulum. Kurikulum yang berubah begitu cepatnya justru mengorbankan guru dan peserta didik. Pendidikan jadi semacam ajang uji coba.
Pendidikan karakter anak menjadi tanggungjawab bersama, baik sekolah, orangtua maupun masyarakat sehingga yang dibutuhkan bukan hanya pendidikan di sekolah, tetapi terciptanya tata keluarga dan tata masyarakat yang mendukung perkembangan anak usia sekolah.
Selain itu, perlu dipertimbangkan kemampuan sekolah dalam memenuhi kebutuhan ekstra kurikuler anak dan jam tambahan di luar jam sekolah karena masing-masing anak mempunyai kebutuhan dan kemampuan yang berbeda.
Sangat sulit sekolah mengakomodasi seluruh kebutuhan siswa, baik karena faktor dana maupun sumber daya yang ada. Saat ini dengan pendidikan setengah hari saja, banyak orang yang mengalami kesulitan biaya pendidikan. Dengan
full day school, tentunya biaya pendidikan akan semakin besar.
"Untuk mengakomodasi kebutuhan siswa yang orang tuanya bekerja sampai sore tentunya tidak bisa mengorbankan masyarakat yang tidak membutuhkan
full day schooll. Pendidikan di Indonesia benar-benar belum butuh kebijakan
full day school," pungkasnya.
[rus]
