Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) gencar melakukan pembinaan bagi wirausaha. Organisasi Masyarkat alias Non-Goverment Organization (NGO) pun dirangkul.
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri bilang, hal itu dilakukan untuk menciptakan wirausahawan baru supaya lebih efektif.
Menurutnya, menciptakan wirausahawan baru merupakan langkah strategis mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja baru.
"Dalam jangka panjang, pada saat dunia kewirausahaan sudah kuat, akan hadir kelas menengah mandiri dan produktif yang bakal menjadi pilar percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Menteri yang disapa MHD, saat memberikan pengarahan di Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan Balai Besar Peningkatan Produktifitas (BBPP), yang digelar Kemenaker dengan Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT), di Salatiga, kemarin.
Karena itu, lanjut MHD, kementeriannya terus meningkatkan kerjasama strategis penciptaan wirausaha baru dengan berbagai kalangan NGO, sektor-sektor industri, perguruan tinggi.
"Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, NGO dan kalangan swasta lainnya, target menciptakan kewirausahaan kuat akan cepat tercapai. Sehingga, akan mengurangi jumlah pengangguran dan memperpendek kesenjangan ekonomi," tegas MHD.
Politisi PKB ini mengungkapkan, jumlah angka pengangguran di Indonesia turun pada akhir 2015 menjadi 7 juta orang. Tapi sayangnya, jumlah wirausahawan di Indonesia hanya mencapai 1,5% dari jumlah penduduk.
Padahal, idealnya suatu negara sekurang-kurangnya 2,5 persen dari jumlah penduduknya menjadi wirausahawan. Karena itu, Kemenaker akan terus menggenjot pelatihan kewirausahaan di berbagai daerah secara massif.
Di tempat yang sama, Ketua Umum SPP Qaryah Thayyibah M. Abdul Rohim menjelaskan kerjasama dengan BBPP Kemanaker akan melatih calon pengusaha baru di di Jawa Tengah.
Abdul menjelaskan, kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Presiden Jokowi pada saat rombongan SPPQT diundang makan siang di istana beberapa bulan yang lalu.
Saat itu, SPPQT diminta memperluas penciptaan wirausaha produktif berbasis desa, seperti yang sudah dipraktekkannya selama ini.
"Sudah saatnya pemerintah, NGO dan kalangan civil society lainnya bergandeng tangan untuk mengurangi pengangguran, memangkas kesenjangan ekonomi dan mendistribusikan kemakmuran ekonomi secara merata bagi seluruh rakyat," jelasnya. (dzk)
