Kondisi keuangan negara sedang cekak. Sebab itu, anggaran kementerian dan lembaga disunat hingga Rp 133 triliun. Pejabat pun diminta prihatin dan bisa berhemat menggunakan uang rakyat. Namun, melihat perilaku pejabat yang sukanya foya-foya, pengamat sangsi mereka mau prihatin. Percaya nggak ?
Pemangkasan anggaran sebesar Rp 133 triliun dari APBN disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa hari lalu. Pemangkasan, dilakukan untuk mengantisipasi melesetnya target penerimaan pajak. Pejabat pun diminta prihatin.
Ini dilakukan agar defisit anggaran terjaga atau tidak melebihi 3 persen yang telah diatur dalam Undang-Undang APBN 2016. Pasalnya, pemerintah meyakini target penerimaan pajak akan meleset Rp 219 triliun dari target Rp 1.526 triliun.
Pemangkasan itu sudah berjalan. Salah satunya, terjadi di Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengamini lembaga yang baru dipimpinnya itu sudah dipotong anggarannya. Diperkirakan, pemotongan mencapai 5 persen dari pagu Rp 43 triliun. "Itu kurang lebih Rp 2 triliun (yang dipangkas)," ujar Budi Karya di Sibolga, Minggu (7/8).
Mantan Dirut AP II itu menjelaskan, pemotongan anggaran tidak mengganggu kerja kementeriannya. Pasalnya, sektor yang dipangkas adalah yang tidak produktif. Seperti, perjalanan dinas ke luar negeri, seminar-seminar dan sejumlah belanja barang yang belum dibutuhkan. Budi juga tidak ambil pusing anggarannya dipotong. "Kami harus sedikit lebih prihatin saja bahwa untuk perjalanan dinas kita batasi, raker-raker di Jakarta saja, karena dengan itu kami bisa menghemat sekaligus lebih produktif," pungkasnya.
Pemotongan anggaran serupa juga terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mengamini anggarannya sudah dipotong Rp 2 triliun. Pemangkasan ini adalah kali ketiga yang dilakukan kementeriannya setelah pemangkasan anggaran secara mandiri April lalu dan pemangaksan kedua pada APBNP 2016. KKP mencatat, pemangkasan anggaran pertama Rp 2,9 triliun, kedua Rp 600 miliar, dan pemangkasan kali ini Rp 2 triliun. Dengan total pemangkasan sebsar Rp 5,5 triliun, maka anggaran belanja KKP tersisa Rp 8,5 triliun atau 42 persen dari angka alokasi anggaran sebelumnya yakni Rp 13,9 triliun.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, mau tidak mau para PNS dan pejabat di kementerian dan lembaga tidak melakukan perjalanan dinas di tahun ini. "Mereka mau nggak mau ya harus prihatin. Percaya ngga percaya juga sih," ujar Heri kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurutnya, sektor anggaran yang dipangkas seperti perjalanan dinas, rapat di luar kota, sudah menjadi budaya pemborosan uang negara selama bertahun-tahun. Disebut boros, karena dengan biaya besar tetapi
feedback yang didapat kecil.
Kendati begitu, dia ragu para pejabat mampu menahan diri untuk tidak boros menggunakan uang negara. Soalnya, selain menyenangkan karena jalan-jalan ke daerah plus dengan uang saku, tindakan ini justru membangun ekonomi daerah seperti perhotelan dan pariwisata. "Apa siap, di tahun ini tidak ada perjalanan dinas, rapat keluar kota atau tidak ada perbaikan dan pembangunan gedung baru di daerah-daerah," pungkasnya. ***
