Khofifah Indar Parawansa: Ada Edukasi Dari Pendamping Agar Dana Yang Ditransfer Tidak Disalahgunakan

Sejumlah bantuan yang akan dikonversi ke non-tunai di antaranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan Raskin atau sekarang disebut Rastra (Beras Sejahtera). Bahkan juga merambah ke ban­tuan-bantuan subsidi seperti pupuk, listrik dan gas tiga kilogram. Kebijakan ini di­lakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan Bansos. Berikut wawancara selengkapnya den­gan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa:

Jika sejumlah bantuan ini dikonversi ke non-tunai, ba­gaimana cara memastikan bahwa uang yang dikirim akan digunakan sesuai dengan peruntukannya?
Ya kalau seperti itu, pasti kita akan berharap akan ada proses edukasi di pendamping, di com­munity development season itu. Mereka akan tetap melakukan pendampingan satu bulan sekali di FDS, Family Development Season itu. Kalau ini sudah advance lagi, mereka diminta untuk me-manage uang yang mereka terima.

Kabarnya, juga ada rencana semua bansos dan subsidi akan diintegrasi ke bantuan non tunai, termasuk subsidi pupuk, listrik, gas 3 kg dan lainnya. Ini bagaimana dan siapa yang memonitor peng­gunaannya?

Kabarnya, juga ada rencana semua bansos dan subsidi akan diintegrasi ke bantuan non tunai, termasuk subsidi pupuk, listrik, gas 3 kg dan lainnya. Ini bagaimana dan siapa yang memonitor peng­gunaannya?
Pakai online itu nanti datanya. Bikin dashboard di kantor bu­pati, di kantor Presiden bahkan juga.

Bagaimana dengan bansos tunai yang selama ini ber­jalan?
Kalau total dari 3,5 juta KK, itu sekarang kita bayar mungkin sekitar Rp 140 miliar, untuk biaya transfer atau imbal jasa ke PT POS. Kita bisa efisiensi sangat signifikan, penghematan. Karena semua bank BUMN ini semuanya non-cost. Jadi kalau tahun depan sudah bisa (berdiri) 3.000 e-Warung, jadi bisa 3 juta peserta. Karena efektifnya, satu e-Warung itu melayani 1.000 peserta.

Terkait e-Warung, harga barang kebutuhan pokok yang disediakan apakah diatur atau ada standarisasi harga secara nasional, atau bisa berubah-ubah harganya?
Bisa berubah. Satu saat kan ada daerah-daerah suplier beras, di daerah-daerah tertentu kan kalau musim panen harga beras bisa lebih murah dari Bulog. Dia boleh beli di tempat penggilin­gan situ. Boleh. Makanya tadi saya sampaikan ke pak Dirjen-nya, kan ada gula di e-warung yang pakai merek.

Meskipun harganya tetap lebih murah dari pasar, saya bi­lang mending nggak usah pakai yang pakai merk. Pakai yang pack saja, yang dalam karung. Itu supaya nanti yang me-re­pack masyarakat di sekitar itu. Sehingga akan ada income tambahan. Secara otomatis, di­mana ada e-warung masyarakat di sekitar itu juga bisa tumbuh ekonominya.

Kalau minyak goreng saya belum terpikir untuk minyak goreng curah. Karena ada kekha­watiran kemungkinan di-oplos. Tetapi kalau untuk gula dan beras sebaiknya tidak usah pakai merek.

Sehingga mereka satu harg­anya, pasti lebih murah itu. Kalau ada proses berikutnya untuk re-packing, akan menambah pendapatan masyarakat di sekitar itu. Itu bisa menjadi Kube (Kelompok Usaha Bersama).

E-Warung ini apakah bisa didirikan diluar dari penga­wasan Kemensos?
Ngga bisa. Karena dia juga agen. Dia dibangun oleh kelom­pok, antara peserta PKH.

Dengan modal mereka sendiri?
Ndak juga, bisa saja kita pu­nya tempat lalu bisa dibantu KUR dari Bank BUMN di situ. Apakah BNI atau BRI misalnya. Dia melayani agen dari BRI, di daerah lain ada BNI. Maka ada nomor agennya.

Itu lah yang saya sampaikan, kalau ada yang khawatir jangan-jangan setelah diresmikan, terus tutup. Ini kan (e-Warung) tiap bulan ngontrolnya gimana, saya tanya ngontrol EDC (Electronic Data Capture/ ATM mini) nya gimana... Yang akan memonitor perjalanan e-Warung ini adalah Bank Induk.

Apa ada pemotongan biaya di setiap transaksi?
Nggak ada. Zero cost. Semua berjalan non-cost. Sehinga kita bisa efisien.

Harga bahan pokok di e-Warung itu apa bisa dipasti­kan lebih murah dari warung biasa?
Kalau ada yang lebih mahal, aneh. Karena ini kan sudah me­motong mata rantai. ***