Gerindra: Jokowi Jangan Berpihak Ke Pelanggar Hukum

Sebagai pemimpin yang harus memberikan teladan baik, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seharusnya tidak berlindung pada aparat yang harusnya menegakkan hukum.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon atas dugaan korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI.

"Dia (Ahok) harus pertanggungjawabkan, termasuk reklamasi. Jadi jangan berlindung di aparatur hukum," ujarnya di komplek parlemen, Jakarta, Senin (8/8).

Sebelumnya beredar kabar bahwa selama ini posisi Ahok aman dari sentuhan Komisi Pemberantasan Korupsi karena dugaan adanya campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak boleh presiden berpihak dan melindungi seseorang yang diduga berpotensi melanggar hukum. Itu presiden bisa menyalahi konstitusi," kata Fadli.

Dia memastikan bahwa setiap orang punya kesamaan hukum di pemerintahan. Karenanya, jika benar ada instruksi dari Jokowi untuk melindungi Ahok maka seharusnya aparat penegak hukum tidak mengindahkan.

"Itu kita dalam berpolitik dan bernegara kita. Sekalipun presiden menginstruksikan maka itu harus diabaikan intruksi itu oleh aparatur negara. Karena instruksi presiden itu lebih rendah ketimbang konstitusi kita," tegas Fadli yang juga wakil ketua DPR RI. [wah]