Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mendesak Pemerintah untuk membentuk tim independen yang akan mengusut keberadaan mafia narkoba serta mengevaluasi penegakan hukum atas peredaran barang haram tersebut.
Permintaan tersebut dinilai wajar oleh anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani.
"Seorang warga negara bernama Haris minta ke Presidennya itu hal yang biasa saja," tegasnya kepada wartawan ketika dihubungi, Senin (8/8).
Namun demikian, dia mengingatkan, jika nantinya Presiden Joko Widodo membentuk tim independen tersebut, setidaknya tim tersebut harus mengantongi informasi awal atau bukti permulaan yang cukup.
Karenanya, jika Haris memiliki bukti permulaan tersebut, Arsul mengimbau Haris untuk menyampaikannya terlebih dahulu ke Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki.
"Biar dianalisis di sana. Tugas Kepala Staf Kepresidenan memberikan dukungan dan analisa data kepada Presiden. Kalau memang ada data awal atau bukti permulaan yang cukup, tentu tidak menutup kemungkinan dipertimbangan presiden," jelasnya.
Namun demikian, menurutnya jika Haris tidak memiliki bukti awal dan hanya berpijak pada pengakuan terpidana mati kasus narkoba, alm. Freddy Budiman, akan sulit bagi Jokowi untuk menyetujui pembentukan tim independen.
"Saya yakin Haris tidak asal ngomong. Sebagai orang yang berpengalaman ketika dengar cerita dari Freddy, pasti ada pohon. Pohon itu yang melukiskan jaringan. Itu dulu dong yang diberikan. Dia tidak perlu mengungkapkannya kepada publik. Tapi sampaikan bahwa dia ada bukti dan jelas," lanjutnya.
[zul]
