Dewan Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Minerba

Komisi VII DPR RI mendorong Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait dengan carut-marut pertambangan minerba, terutama di Freeport. Perppu itu dibutuhkan agar Freeport bisa menghormati dan tunduk pada aturan di Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR Joko Purwanto menuding, Freeport sudah sering membohongi Indonesia. Mulai dari pembangunan di wilayah Papua sampai dengan rencana pembangunan pabrik pemurnian mineral alias smelter. Khusus untuk smelter, sampai saat ini belum ada perkembangan. Padahal, berdasarkan UU Nomor 4/2009 tentang Minerba, pembangunan itu sudah harus mulai dilakukan paling telat pada 2014.

"Freeport patut diduga melakukan kebohongan. Beberapa waktu lalu, Komisi VII DPR mengunjungi lokasi yang direncanakan Freeport dibangun smelter di Gersik, Jawa Timur. Ternyata, sampai saat ini belum ada kegiatan apa-apa di sana,” ujar Joko, Sabtu (6/8).

Padahal, ucap politisi PPP ini, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR beberapa waktu lalu, Freeport mengaku telah mulai membangun smelter di Gersik. Ternyata, setelah dicek oleh Dewan, Freeport hanya ngibul.

Persoalan ini, kata Joko, mengindikasikan bahwa pengelolaan minerba telah memasuki kondisi darurat. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dibolehkan untuk mengeluarkan Perppu.

Perppu yang dia maksud itu harus berisi aturan yang tegas. Jika Freeport tidak mau menjalankan kewajibannya, termasuk dalam membangun smelter, pemerintah bisa memutuskan kontrak kerja sama. Dengan Perppu semacam itu, dia yakin Freeport tidak akan macam-macam lagi. Freeport pasti akan tunduk aturan Indonesia.

"Dalam rapat kerja beberapa waktu lalu, Komisi VII meminta Menteri ESDM berkomunikasi dengan Presiden untuk mengeluarkan Perppu ini. Sebab, kondisi kita sudah darurat,” ucapnya.

Setelah reses nanti, Komisi VII akan memanggil Menteri ESDM Archandra Tahar untuk rapat di DPR. Nah, dalam rapat itu, Joko akan menanggih realisasi pembentukan Perppu itu. "Saya akan menagih realisasinya. Kehadiran Perppu bisa mengeleminir sejumlah persoalan saat ini, hingga undang-undang baru terkait migas dan minerba selesai dibahas,” tandasnya. [sam]