Fluktuaksi harga bahan pangan kerap menjadi pemicu kenaikan inflasi. Presiden Jokowi memerintahkan aparatur negara melakukan pengecekan rutin gudang-gudang penyimpanan sembako untuk mencegah aksi spekulan.
Instruksi tersebut disamÂpaikan Presiden saat memimpin rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
"Jangan lupa, polisi, Kejaksaan, Pemda (Pemerintah DaerÂah) dan BI (Bank Indonesia) di daerah-daerah setiap dua minÂggu, setiap bulan, cek gudang penyimpanan bahan pokok," pinta Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin.
Jokowi mengatakan, aparatur harus mengetahui stok di guÂdang-gudang pangan di daerah masing-masing. Sebab, dari situ bisa diketahui apakah ada indikasi pemilik gudang meÂmainkan harga atau tidak.
"Kalau menumpuknya terÂlalu banyak, itu mau main-main, segera suruh keluarkan barangÂnya. Dengan begitu nanti inflasi stabil," tegas Jokowi.
Jokowi menerangkan, kelanÂcaran distribusi pangan sangat penting dalam mengendalikan inflasi. Jokowi mencontohkan harga bawang yang menembus Rp 40 ribu per kilo gram (kg), paÂdahal di petani hanya Rp 12 ribu sampai 14 ribu per kg. Hal ini terjadi tidak semata-mata karena masalah transportasi, tapi juga terkait penyimpanan barang.
Jokowi menegaskan, instrukÂsinya ini bukan hanya untuk daerah, tetap juga ditujukan kepada para menterinya. "Kalau harga yang seharusnya Rp 14 ribu, dijual Rp 40 ribu, itu pasti ada apa-apanya," cetusnya.
Selain mengontrol distribusi, Jokowi meminta Pemda bisa cepat melakukan intervensi saat terjadi lonjakan harga. Oleh sebab itu, Jokowi berpesan agar Pemda mengalokasikan dana pengendalian harga di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, begitu terÂjadi gejolak harga, Pemda bisa cepat mengambil tindakan.
Dia mencontohkan kebiÂjakan Jakarta dan Jawa Timur. Menurutnya, Jawa Timur melakukan intervensi melaÂlui subsidi biaya transportasi. Sementara Jakarta melakukan intervensi harga.
"Kalau harga daging Rp 110 ribu sampai 120 ribu per kg dan di Jakarta dijual Rp 39 ribu per kg, itu karena di dalamnya ada subsidi," terang Jokowi.
Jokowi mengatakan, pengenÂdalian inflasi sangat penting. Karena inflasi sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi kurang berarti bila inÂflasinya tidak terkendali.
"Pilih yang mana? Pertama, pertumbuhan ekonomi 6 persen, tapi inflasi 8,53 persen. Atau yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang 4,9 persen tapi inflasi 3,53 persen. Lebih baik pilihan kedua," kata Jokowi.
Jokowi bercerita, beberapa waktu lalu dapat laporan ada daerah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 9 persen. Tetapi katanya, jangan senang dulu kalau inflasinya mencapai 15 persen. Itu nggak berarti karena rakyat tekor.
Jokowi menegaskan, arah keÂbijakan pemerintah adalah menggenjot pertumbuhan ekonomi sambil dibarengi menekan inflasi.
Presiden mengaku senang selama ini terjalin koordinasi yang baik antara pusat, kota, kabupaten, dan provinsi dalam menjaga angka inflasi. Dia berÂharap, ke depannya Indonesia bisa jauh lebih baik.
Jangan Alergi Impor Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin NasuÂtion meminta semua kalangan tidak memandang impor pangan sebagai sesuatu yang salah. Menurutnya, impor diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dan menjaga stabilitas harga.
"Presiden mengatakan kalau memang produksi di dalam negeri belum cukup, kita harus berani impor. Sementara kalau stok lebih, kita harus berani ekspor," ungkap Darmin.
Yang penting, lanjut Darmin, impor dilakukan dengan tepat. Hal tersebut bisa dilakukan denÂgan melakukan penghitungan yang cermat.
Menurut Darmin, salah satu untuk melihat angka kebutuhan bisa dilihat dari sejarah tahun-tahun sebelumnya.
Darmin memastikan untuk mengendalikan harga pangan, pemerintah akan mengkaji konÂdisi pasar induk yang tersedia di dalam negeri. Di samping itu, juga akan melacak jalur distribusi barang, dari produsen sampai dengan konsumen. ***
