Bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng menilai, perlu strategi baru untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan MeÂnengah (UMKM). Karena, dia melihat saat ini UMKM sulit berkembang.
Dia mengungkapkan, perÂekonomian Indonesia banyak dikendalikan oleh konglomÂerasi perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan korporasi asing. Hal ini, menuÂrutnya, menyulitkan UMKM bisa berkembang.
"Pertumbuhan konglomÂerasi perusahaan sangat cepat berkembang dalam 15 tahun terakhir. Ini menimbulkan kesenjangan dengan entitas bisnis lain yang tidak memiliki kesempatan tumbuh secara cepat, seperti UMKM," kata Tanri di Jakarta, kemarin.
Tanri menyebutkan berkemÂbang pesatnya bisnis perusaÂhaan rokok terbesar di tanah air sebagai contoh bentuk domiÂnasi konglomerasi perusahaan di Indonesia. Menurutnya, peÂrusahaan rokok itu tidak hanya menjalani bisnis rokok, tetapi melebarkan sayap ke berbagai sektor lainnya, antara lain ke sektor keuangan, perkebunan dan properti.
"Ini sudah jadi konglomerasi privat, yang dikuasai pengusaÂha. Kenapa? Karena kebijakan di Indonesia memberikan rangÂsangan atau stimulus pada perÂtumbuhan konglomerasi ini," tuturnya.
Hal yang sama juga terjadi di BUMN. Tanri mengatakan, aset perusahaan pelat merah 15 tahun lalu baru sebesar 150 miliar dolar AS. Namun kini sudah menembus 600 miliar dolar AS dengan jumlah 130 perusahaan BUMN.
"Mereka mampu tumbuh karena kebijakan pemerintah memberikan ruang korporasi terus berkembang. Tetapi tidak dengan UMKM," kritiknya.
Dia mengusulkan konsep restrukturisasi UMKM dengan membentuk BUMRA (Badan Usaha Milik Rakyat).
Tanri menjelaskan, restrukÂturisasi dilakukan dengan melakukan korporatisasi UMÂKM. Tujuannya agar 56,5 juta UMKM terstruktur dan memiÂliki akses jasa keuangan.
Dia berpendapat, BUMRA akan mempunyai struktur organisasi pengelola perusaÂhaan, seperti dewan komisaÂris dan direktur yang memiÂliki tanggung jawab untuk mengelola bisnis tersebut. "Misalnya 1.000 petani atau berdasarkan sektor membentuk 10 korporasi. Sepuluh korpoÂrasi itu membentuk BUMRA, sehingga korporasi terstruktur, tersistem, berskala, dikelola secara profesional, dan yang kerja di BUMRA harus diserÂtifikasi oleh Universitas Tanri Abeng. Kalau tidak, tidak bisa kerja di situ," ungkapnya.
Tanri mengaku, sudah meÂnyampaikan konsep BUMÂRA kepada Presiden Jokowi. Dan, respons Presiden cukup positif.
Dia berharap, pemerintah mendukung pendirian BUMÂRA agar bisa berkembang pesat. Dalam rancangannya, dia ingin mendirikan 7 ribu BUMRA. "Saya yang menceÂtuskan ide BUMRA ini. Saya berharap UMKM bisa terangÂkat," tekadnya.
Tanri mengungkapkan, perÂcontohan BUMRA sudah diÂlakukan dan sedang berjalan di sektor perkebunan padi di Sukabumi, kakao di Sulawesi, dan daerah lainnya.
Dia yakin bila BUMRA berjalan baik, kinerja perekoÂnomian akan melesat. Karena, BUMRA bisa mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesÂenjangan, stabilisasi harga, memperkuat rupiah, dan menÂgurangi arus urbanisasi.
"Kalau BUMRA jalan, kita tidak perlu lagi impor beras, tapi ekspor beras. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, saya yakin ekonomi kita akan tumbuh 8 persen, dari biasanya 5 persen setiap tahun," yakin Tanri yang pernah dijuluki "Manager 1 Miliar" itu. ***
