Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut 575 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Pencabutan dilakukan lantaran rekonsiliasi antara kepala daerah dan perusahaan tidak membuahkan hasil.
Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, kepala daerah penghasil tamÂbang sudah menyampaikan rekomendasi status clean and clear (CnC) terhadap 453 peruÂsahaan pemegang IUP.
"Kepala Dinas Pertambangan Provinsi merekomendasikan 630 IUP untuk mendapatkan status CnC," ujarnya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, tidak semua rekomendasi dari kepala daerah memenuhi syarat. "Dari seluruh rekomendasi gubernur yang memenuhi persyaratan berjumlah 121 IUP," tuturnya.
Ia menjelaskan, persyaratan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri (Permen) ESDMNo 43/2015 tentang Tata Cara EvalÂuasi Penerbitan IUP Mineral dan Batubara. Dalam beleid itu, ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi.
"Persyaratannya antara lain melampirkan bukti setor iuran tetap dan iuran produksi alias royalti sampai tahun terakhir. Tapi, dari semua rekomendasi itu, ada 332 IUP yang belum meÂmenuhi persyaratan," ujarnya.
Ia mengatakan, 332 peruÂsahaan itu masih berpeluang mendapatkan status CnC. "PeruÂsahaan tersebut dapat berkoordiÂnasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov) dalam melengkapi persyaratan," ungkapnya.
Hanya saja, Bambang sendiri enggan membeberkan persyaraÂtan apa saja yang harus dilengÂkapi. "Nanti gubernur dapat mengirimkan rekomendasi ulang dari IUP itu ke kami," ujarnya.
Ia mengungkapkan, rekomenÂdasi gubernur tidak hanya terkait penerbitan status CnC tapi juga meliputi pencabutan IUP. "Kami mencabut 575 IUP per 29 Juli lalu," ucapnya.
Pencabutan itu lantaran rekonÂsiliasi antara kepala daerah dan perusahaan tidak membuahkan hasil. "Dicabut karena ada yang tumpang tindih lahan," jelasnya.
Sebelumnya, Sekjen KemenÂterian ESDM Teguh Pamudji mengungkapkan, ada 3.900 perusahaan tambang pemegang IUP yang belum memenuhi ketentuan pertambangan. "Data kami 3.900 yang belum dinyataÂkan CnC," katanya.
Kepala Biro Hukum Dirjen Minerba Kementerian ESDM Heriyanto mengatakan, dari ribuan IUP tersebut hanya 10 persen yang dinyatakan CnC.
"Masih banyak kepala dinas setempat yang belum menyerahÂkan surat pelimpahan dari guberÂnur. Itu sebabnya persentase IUP yang dinyatakan CnC hanya 10 persen," tutur Heriyanto.
Ia mengatakan, sisanya masih menunggu konfirmasi apakah ini sudah memenuhi proseÂdural atau belum. Pasalnya, SK IUP diterbitkan oleh gubernur. "Rekomendasi dari gubernur," ungkapnya.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik mengingatkan, pemerintah berÂhati-hati mencabut IUP. Dalam Undang-Undang Minerba, penÂanganan dan pemberian hukuÂman dilakukan secara bertahap.
"Memang pencabutan itu sesuai pasal di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tapi ada prosedurnya disebut Sanksi Administratif melalui SP 1,2 dan 3 dulu," katanya.
Ia mengatakan, pengusaha tambang bisa menuntut pemerÂintah atas penertiban IUP yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Jika tidak sesuai dengan perÂjanjian awal, pengusaha bisa tuntut," kata Ladjiman.
Ia mengungkapkan, ada beÂberapa pengusaha yang bakal memperkarakan masalah penÂcabutan IUP tersebut. "Saya meÂmang dapat info ada pengusaha yang mengajukan tuntutan ke pemerintah," katanya.
Ladjiman yang juga sebagai Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyarankan terutama ke tim pengacara untuk memberi advokasi kepada pemilik IUP.
"Maksud dari advokasi itu tentu saja memberi pengertian apa tujuan mencabut IUP. Kalau hanya gugatan karena hak dan kewajiban tidak dilakukan itu kan bukan penambang yang baik dan melakukan
Good Mining Practices," katanya. ***
