Rektor ITB Gagas Sekolah Profesi Surveyor

Percepatan pembangunan infrastruktur yang didengung-dengungkan oleh Presiden Joko Widodo masih berjalan lambat karena faktor tidak mulusnya proses pengadaan tanah.

Alotnya musyawarah harga ganti rugi antara pemilik lahan dengan pemerintah, menjadi akar masalah. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor ketidaksiapan  pemerintah dalam menyediakan infrastruktur keagrariaan dan tata ruang berbasis persil yang menyebabkan persoalan kadaster dan sengketa kepemilikan lahan tidak segera tuntas. Akibatnya biaya dan investasi menjadi mahal dan membengkak.

Ketidaksiapan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur pertanahan ini antara lain dipicu oleh terbatasnya sumber daya manusia khususnya surveyor. Padahal dalam paket kebijakan ekonomi ke-VII, pemerintah berjanji akan melakukan percepatan pembenahan pertanahan dengan menambah jumlah juru ukur atau surveyor profesional non-PNS.

Kekurangan SDM ini potensial akan diisi oleh profesional dari negara-negara tetangga. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan era perdagangan bebas sekarang ini memyebabkan SDM dan investasi asing tidak lagi menjadi hambatan.

Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Kadarsah Suryadi, menjawab persoalan SDM ini dengan inisiatif membuka program sekolah profesi surveyor.

"ITB akan menyampaikan ide sekolah profesi ini ke rapat senat guru besar ITB. Sejalan dengan tugas ITB dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pendidikan profesi. Sementara pendidikan vokasi biar dikerjakan oleh lembaga politeknik, jelas Kadarsah Suryadi, dalam seminar dan pameran 60th ASEAN  Federation Of Land Surveying And Geomatics (Flag) Council Meeting, Kamis (28/9).  

Ide ini sangat didukung oleh Priyadi Kardono selaku Kepala BIG (Badan Informasi Geospasial), Ketua Umum ISI (Ikatan Surveyor Indonesia) Virgo Eresta Jaya dan Plt. Deputi Percepatan Pembangunan Infastruktur Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo. [ald]