Gebrakan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah atau memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 menuai reaksi keras dari kalangan DPR.
Langkah menteri yang dituding neolib itu dinilai sebagai bentuk ketidakpercayaan diri pemerintah terkait pendapatan negara.
Padahal APBN 2016 tersebut masih berusia dua bulan karena disahkan DPR pada 28 Juni 2016.
"Berarti ada ketidakpercayaan diri dari pemerintah terkait pendapatan. Pemerintah yang membuat APBN, sementara yang mau revisi juga pemerintah. Ini negara bukan untuk main-main loh," tegas Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, Kamis (4/8/2016), di Jakarta.
Politisi Gerindra ini menegaskan Komisi XI DPR tentu perlu melihat dasar pemangkasan anggaran yang dilakukan Sri Mulyani. Terkait dengan gebrakan tersebut, Komisi XI usai masa reses sekitar pertengahan Agustus akan melakukan rapat kerja dengan Sri.
"Pastinya Menteri Keuangan akan meminta persetujuan dari DPR. Kan pastinya demikian. Ya kita lihat nanti dasarnya apa, seperti dana transfer daerah yang katanya dipangkas mencapai Rp68.8 triliun, sementara daerah pada teriak-teriak dana bagi hasil gua gimana," tegasnya.
Lebih lanjut, Heri mengingatkan kalau revisi APBN yang terlalu cepat akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional.
"Intinya pemerintah percaya diri dong buat suatu anggaran yang bener-bener kedibel, jangan asal bunyi. Kalau revisi begini kan harus mengajukan lagi dong APBN-PP jadinya APBN Perubahan-Perubahan jadinya, bagaimana sih," pungkasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pemotongan anggaran yang dianggap tidak menunjang prioritas pada postur APBN-P 2016 mencapai Rp 113.8 trilun. Pengurangan anggaran tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 68.8 triliun.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin, Presiden Joko Widodo menyetujui pemotongan anggaran tersebut.
[zul]
