Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Salah Urus Ekonomi!

KAMIS, 04 AGUSTUS 2016 | 12:33 WIB | LAPORAN:

. Pemerintah dinilai salah urus persoalan ekonomi. Pasalnya, perkembangan ekonomi lambat.  Kondisi itu diperparah karena pemerintah tidak memiliki sense of crisis sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang dapat menstimulus perekonomian.

Demikian penilaian Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartarti‎ kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8). Menurut dia banyak kebijakan yang dibuat gagal karena banyak hal yang kontradiktif.

"Saat ini kita mengalami perlambatan ekonomi,dan untuk itu pemerintah  memang harus memberikan stimulus karena hasrat konsumsi dan daya produksi menurun. Ini bisa diterjemahkan dengan meningkatkan belanja pemerintah," katanya.


Nah untuk meningkatkan belanja pemerintah, maka menurut Enny, pemerintah  harus meningkatkan pendapatan.Cara yang ditempuh pemerintah dengan meningkatan pendapatan pajak justru membuat konsumsi turun dan daya produksi juga menurun.

Disinilah pemerintah Enny menambahkan harus memikirkan jalan keluar sehingga pemerintah bisa menjaga konfiden masyarakat untuk konsumsi dan produksi.

"Disini pemerintah melakukan cara dengan meningkatkan defisit dan menambah utang untuk pembiayaan. Sampai disini semua sudah on the track. Menjadi tidak on the track karena ternyata utang yang diambil dan defisit yang ditempuh tidak memiliki efektivitas terhadap belanja dan stimulus," tambahnya.

Kalau misalnya menambah defisit dan menambah utang bisa menstimulus perekonomian, maka ini masih bisa dipertanggungjawabkan.Namun langkah-langkah itu tidak berdampak.

"Hal ini karena kebijakan fiskal pemerintah itu masih seperti bisnis as usual yang bisa dilihat dari postur APBN.Padahal ketika krisis maka belanja yang tidak memberikan efek stimulus seperti belanja pegawai harusnya dikurangi," demikian Enny. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya