Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Salah Urus Ekonomi!

KAMIS, 04 AGUSTUS 2016 | 12:33 WIB | LAPORAN:

. Pemerintah dinilai salah urus persoalan ekonomi. Pasalnya, perkembangan ekonomi lambat.  Kondisi itu diperparah karena pemerintah tidak memiliki sense of crisis sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang dapat menstimulus perekonomian.

Demikian penilaian Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartarti‎ kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8). Menurut dia banyak kebijakan yang dibuat gagal karena banyak hal yang kontradiktif.

"Saat ini kita mengalami perlambatan ekonomi,dan untuk itu pemerintah  memang harus memberikan stimulus karena hasrat konsumsi dan daya produksi menurun. Ini bisa diterjemahkan dengan meningkatkan belanja pemerintah," katanya.


Nah untuk meningkatkan belanja pemerintah, maka menurut Enny, pemerintah  harus meningkatkan pendapatan.Cara yang ditempuh pemerintah dengan meningkatan pendapatan pajak justru membuat konsumsi turun dan daya produksi juga menurun.

Disinilah pemerintah Enny menambahkan harus memikirkan jalan keluar sehingga pemerintah bisa menjaga konfiden masyarakat untuk konsumsi dan produksi.

"Disini pemerintah melakukan cara dengan meningkatkan defisit dan menambah utang untuk pembiayaan. Sampai disini semua sudah on the track. Menjadi tidak on the track karena ternyata utang yang diambil dan defisit yang ditempuh tidak memiliki efektivitas terhadap belanja dan stimulus," tambahnya.

Kalau misalnya menambah defisit dan menambah utang bisa menstimulus perekonomian, maka ini masih bisa dipertanggungjawabkan.Namun langkah-langkah itu tidak berdampak.

"Hal ini karena kebijakan fiskal pemerintah itu masih seperti bisnis as usual yang bisa dilihat dari postur APBN.Padahal ketika krisis maka belanja yang tidak memberikan efek stimulus seperti belanja pegawai harusnya dikurangi," demikian Enny. [ysa]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya