Berita

DR. Syahganda Nainggolan/Net

Publika

Yusril, Jakarta dan Pelacur Intelektual

Kritik Atas Survei Menakar Kandidat DKI 1
KAMIS, 04 AGUSTUS 2016 | 06:50 WIB | OLEH: DR. SYAHGANDA NAINGGOLAN*

BEBERAPA hari lalu, kita disajikan hasil survei "Menakar Kandidat DKI 1", yang menempatkan Yusril Izha Mahendra semuanya "underdog" pada setiap indikator yang disurvei.

Riset ini menggunakan metoda kuantitatif, dengan responden 206 orang yang didahului dengan FGD untuk menyusun variabel penelitian.

Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni kapabilitas dan karakter personal. Kapabilitas mempunyai enam dimensi, yakni visioner, intelektualitas, governability, kemampuan politik, kemampuan komunikasi politik dan leadership. Sedangkan variabel karakter personal mempunyai dua dimensi, yakni integritas moral dan temperamen.


Pimpinan riset, Professor Hamdi Muluk menjelaskan bahwa sampel ditarik dari jumlah pakar yang ada di database Lab PsiPol, sebanyak 250 orang (populasi). Lalu 206 sampel yang diambil, melakukan proses "expert judment" terhadap indikator- indikator yang ada.

Kebohongan Ilmiah

Secara kasat mata sebenarnya kita sudah tahu bahwa survei ini didasari motif yang tidak netral. Sebab, Muluk merupakan pendukung Jokowi dan Ahok sepanjang masa. Namun, ada baiknya kita juga pertimbangkan kelemahan ilmiah studi ini. Pertama, kesalahan melakukan sampling. Standar elementer penelitian kuantitatif adalah menarik sampel. 206 pakar yang diambil sebagai sampel tidak jelas mewakili expert apa? Klaim Muluk bahwa 60 persen lebih terdiri dari professor dan doktor tidak menjawab pertanyaan, siapa populasi yang dituju? Apakah 206 orang tersebut mewakili jumlah 5109 professor atau 23.000 doktor di Indonesia? Apakah responden ini mewakili expert yang tinggal di Jakarta? Atau umum? Apakah ekspert ini ahli dibidang kepemerintahan atau malah ahli bedah jantung?

Kedua, "expert judment" yang diklaim sebagai "opinian leader" telah menempatkan Yusril pada penilaian intelektualitas terendah dibanding delapan kandidat lainnya. Dan menempatkan Ahok sebagai orang yang paling intelektual.

Tentu hasil ini tidak masuk akal. Sebuah aksioma, bukan hipotetik, kalau Yusril pasti lebih tinggi intelektualnya daripada Ahok, dan mungkin lainnya. Kenapa, pertama, Yusril merupakan professor di universitas nomer satu di Indonesia versi QS, THE, Webmetric dan lain-lain. Dan dia mencapai gelar akademik tertinggi, sebagai doktor. Juga seorang professor. Sedangkan Ahok dari kampus biasa biasa saja. Bukan doktor. Mungkin ini bukan indikator penting menurut Muluk dkk, namun itu sebuah common sense bahwa tingkat intelektualitas tersebut sangat terkait dimana seseorang menimba ilmu.

Ketiga, hasil survei yang menempatkan Yusril paling tidak direkomendasikan sebagai calon Gubernur DKI bertentangan dengan hasil survei yang sama pada indikator "Jika hanya Ahok, Yusril dan Safri" di "judment" para ekspert tersebut. Pada indikator ini malah Safri yang paling jeblok, 3,8 persen. Sedang Yusril masih di atas yang abstain, yakni 24,1 persen.

Jadi, kita tahu bahwa survei ini merupakan kebohongan ilmiah, dari permainan politik pendukung Jokowi dan Ahok. Khususnya Professor Hamdi Muluk.

Intelektual vs Ulama

Survei busuk ini tentu ditujukan juga pada dua hal. Pertama, menggertak Mega dan PDIP agar segera mendukung Ahok. Hal ini menjadi jelas dengan uraian Muluk bahwa PDIP akan hancur pada 2019 jika tidak mendukung Ahok. Kedua, Survei ini mendeligitimasi para ulama yang menempatkan Yusril sebagai calon terbaik dari kalangan ummat Islam. Gerakan ulama yang mendukung Yusril ini merupakan kekuatan besar, baik dari segi massa aktif, maupun pengaruh elitnya.

Dengan adanya survei yang membawa-bawa ratusan doktor dan memakai nama Universitas Indonesia, maka dimungkinkan terjadi vis a via antara intelektual kampus vs ulama. Secara politik tentu saja hal ini melanggar etika, sebab, benarkah Universitas Indonesia memberikan izin atas konfrontasi ini?

Alhasil, kita akhirnya melihat bahwa projek survey ini memberi jejak bahwa banyaknya para intelektual kita yang bukan bekerja untuk kemajuan bangsanya dan memberi penguatan pada keadilan sosial. Saat ini kecendikiawanan kita berada pada situasi buruk. UI misalnya, mengalami penurunan ranking secara konsisten selama empat tahun terakhir. Dalam QS world ranking, UI menjadi ranking 358 (2015) dari 273 (273). Tentu PTN lainnya lebih buruk lagi. Kita sudah jauh dibawah beberapa universitas Malaysia.

Prof Heru Susanto dan Prof Yanuarsyah Haroen, dari Tim Penilai Angka Kredit Kemenristek Dikti, menyatakan kualitas karya ilmiah dan publikasi ilmiah doktor kita masih rendah, bahkan masih banyak yang curang dan tidak beretika, bahasa Inggris kacau dan buat referensi tidak nyambung.

Dari pada menyeret para doktor dan professor tersebut kepada politik praktis, sebaiknya Hamdi Muluk mendorong mereka menaikkan ranking UI dan lainnya dalam ranking universitas di dunia. [***]

Penulis adalah Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya