Berita

Pasar Tradisional/Net

Bisnis

Menteri Perdagangan Baru Jangan Berorientasi Pembangunan Fisik

KAMIS, 04 AGUSTUS 2016 | 02:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Menteri Perdagangan yang baru, Enggartiasto Lukita, diminta fokus mengurus perdagangan dalam negeri tanpa mendahulukan kepentingan golongan tertentu.

Banyak persoalan perdagangan dalam negeri yang berakibat fatal jika tidak mendapatkan sentuhan dan penanganan yang serius dari pemerintah.
Hal ini disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP Ikappi) dalam pernyataan persnya.
 
"Masalah tersebut antara lain kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok, kebakaran pasar dan konflik pasar tradisional yang tak kunjung selesai serta ritel modern yang semakin tak terkontrol," ujar Wasekjen DPP Ikappi, Miftahudin.

"Masalah tersebut antara lain kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok, kebakaran pasar dan konflik pasar tradisional yang tak kunjung selesai serta ritel modern yang semakin tak terkontrol," ujar Wasekjen DPP Ikappi, Miftahudin.

Ikappi mencatat lima tahun terakhir menjadi masa yang berat bagi pedagang. Karena setelah Lebaran harga tak kunjung turun padahal konsumsi masyarakat menurun. Data Ikappi menyebutkan sampai hari ini harga bawang merah Rp 48.000, harga cabai rawit merah rata-rata mencapai Rp 53.500, harga ayam juga mengalami kenaikan yang semula Rp 30.000 menjadi Rp 34.000.

Harga gula pasir walau sudah panen raya dan impor harga masih Rp 16.000. Harga daging sapi juga tak kunjung menurun walau impor daging beku, jeroan dan lainnya sudah dilakukan pemerintah.

Soal kebakaran dan konflik pasar, Litbang Ikappi menyatakan, pada bulan Juli lalu kebakaran pasar tidak kunjung berkurang, yaitu sebanyak 26 kejadian mulai dari pasar di Ciamis Jawa Barat, Bone Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, sampai Sumatera Selatan.

"Kondisi ini harus segera diatasi oleh pemerintah melalui kementerian terkait.
Kebakaran dan konflik pasar ini juga tidak lepas dari program revitalisasi pasar yang digalakkan oleh pemerintah, jadi kami meminta agar pemerintah lebih aktif menyerap aspirasi pedagang pasar," ungkap Miftahudin

Menurut pihaknya, salah satu faktor menurunnya daya beli masyarakat dan menurunnya omset pedagang hingga 40 persen adalah maraknya ritel modern yang sudah masuk ke pelosok daerah bahkan sudah mendekat di wilayah sekitar pasar, yang melanggar zonasi.

"Ikappi meminta pemerintah melakukan pembenahan perdagangan dalam negeri. Faktor lain adalah komunikasi aktif antara Mendag dan Mentan, selain itu mengevaluasi kerjasama dengan Bulog sebagai salah satu pekerjaan rumah Mendag," terangnya.

Mendag baru harus mempersiapkan berbagai cara memotong rantai distribusi pasar, menata tata niaga, dan memudahkan distribusi komoditas perdagangan. Mendag harus fokus karena perdagangan dalam negeri sangat luas. Jika tidak diperbaiki akan melemahkan ekonomi semakin parah.

Meski berlatar belakang politik, Ikappi meminta agar Enggartiasto tidak terlalu mementingkan kepentingan golongan. Ia mesti memandang perdagangan Indonesia lebih luas.

"Jangan sampai orientasinya hanya pembangunan fisik dalam bentuk proyek revitalisasi pasar. Kami berharap agar beliau bisa menata manajemen pasar, bukan sekadar membangun secara fisik," pungas Miftahudin. [ald]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya