Jangan Harap Treatment Sri Mulyani Akan Perbaiki Ekonomi Rakyat

Dengan menghentikan semua proses pemeriksaan tindak pidana pajak, seperti mengingatkan kembali misi Menteri Keuangan Sri Mulyani bertugas semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita seperti kembali ke masa lalu, melalui hari hari ketika dia pertama kali direkrut oleh SBY pada saat itu salah satu tugas SMI adalah memuluskan upaya klien besarnya yaitu BCA dan Paulus Tumewu mendapatkan pengampunan pajak dan meloloskan pengemplang pajak," ulas Sekjen Pro Demokrasi, Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/8).

Mengutip pernyataan pengamat ekonomi, Kwik Kian Gie beberapa tahun lalu, dibeberkan peran Sri Mulyani yang selalu membocorkan hasil rapat tim ekonomi kepada IMF, Bank Dunia, dan Kedutaan AS. Tidak jarang selang beberapa saat usai rapat, Kwik yang juga mantan Menko Perekonomian itu mendapat telepon dari petinggi IMF atau Bank Dunia yang menyoal keputusan rapat seputar kebijakan ekonomi.

Bukan hanya itu, papar Satyo, opini negatif terhadap Sri Mulyani juga menyangkut kasus pajak perusahaan Halliburton Indonesia, milik mantan Wakil Presiden AS, Dick Cheney. Kasus itu terjadi saat Ditjen Pajak di bawah komando Darmin Nasution yang kini Menko Perekonomian.

"Apalagi kasus Century yang sampai hari ini tidak jelas pengusutannya," lanjutnya.

Dinilai dari rekam jejaknya, menurut Satyo, Sri Mulyani sangat mahir merekayasa instrumen fiskal. Ia pesimis di tangan Menkeu Sri Mulyani, perekonomian rakyat saat ini akan membaik.

Sri Mulyani diyakininya hanya akan mengurusi segelintir orang kaya, para pemodal dan perampok kekayaan alam nusantara yang dikemas dengan istilah investor.

"Ideologi mereka mengajarkan kepada manusia bagaimana caranya menentang takdir, karena semua agama mengajarkan kepada umatnya harus memiliki tanggung jawab sosial dimana keadilan ekonomi terdapat di dalamnya, tapi para kaum neolib ini mengharamkan keadilan ekonomi," tukasnya.[wid]