Pemerintah bersama TNI Angkatan Laut mengadakan survei akuisisi data kelautan di dua area prioritas, yakni Laut Sulawesi dan perairan Selat Sunda.
Pemilihan dua lokasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan nasional, bahwa data kelautan di Laut Sulawesi akan digunakan untuk mendukung proses penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dengan Filipina. Sedangkan survei di Selat Sunda memiliki arti penting untuk kepentingan navigasi pelayaran dan juga pendukung kebijakan pengamanan selat-selat penting dan strategis nasional.
Survei di Laut Sunda dilakukan dengan menggunakan KRI Rigel 933.
Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, Havas Oegroseno menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi tolak ukur kebijakan kelautan untuk menuju poros maritim dunia. Yaitu,
kegunaan dan manfaat dari laut, kemampuan menggunakan kekayaan laut untuk kemaslahatan rakyat dan terakhir soal keamanan laut atau penjagaan teritorial laut Indonesia.
Untuk menjawab tiga hal tersebut diperlukan survei dan informasi yang komprehensif.
"Selat Sunda menjadi salah satu selat yang tingkat traffic navigasinya semakin tinggi. Memang belum ada data yang final, tapi jumlah kapal yang melewati Selat Sunda info dari Kemenhub sebanyak 70 ribu kapal per tahun," ujar Havas saat survei di Selat Sunda, Rabu (3/8).
Seperti halnya Selat Malaka dan Singapura, Selat Sunda juga merupakan pintu masuk dan keluar Arus Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1. Karena Selat Sunda sangat vital, Havas menegaskan Indonesia perlu melakukan tindakan-tindakan pengamanan di lokasi strategis seperti Selat Sunda.
"Keliatannya ini hanya survei biasa tapi berdampak strategis. Ini adalah series pertama, kita akan ke Selat Lombok, Selat Ombai, menggunakaan KRI Rigel yang tercanggih di Asia Tenggara," tambahnya.
Survei akan berlangsung selama 50 hari dan hasilnya untuk menentukan tetap tidaknya ALKI 1 menjadi pengaturan traffic kapal-kapal Selat Malaka yang begitu crowded saat ini.
[wid]
