Berita

Sri Mulyani/Net

Bisnis

Kehadiran Sri Mulyani Bikin Penjahat Pajak Kian Diistimewakan

SELASA, 02 AGUSTUS 2016 | 11:29 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dengan masuknya Sri Mulyani ke jajaran Kabinet Kerja yaitu sebagai Menteri Keuangan, maka patut dicurigai Sri adalah bagian dari yang mendukung para pengemplang pajak.

"Sejak awal saya sudah menagatakan bahwa UU Tax Amnesty akan menjadi karpet merah buat pengemplang pajak. UU ini istimewakan penjahat," kata Pimpinan Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso kepada redaksi, Selasa (2/8).

Jelas Sugeng, UU Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) yang saat ini sudah dijalankan merupakan praktek legal pencucian uang.


"Lewat UU Tax Amnesty, negara memberikan hak istimewa kepada pelaku pengemplang pajak berupa penghapusan pertanggungjawaban pidana," ujar Sugeng, yang telah me-judicial review UU Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam acara sosialisasiUU Tax Amnesty di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Senin kemarin (1/8), Menkeu Sri Mulyani menegaskan pihaknya memutuskan untuk menghentikan semua proses pemeriksan tindak pidana perpajakan untuk menunjang keberhasilan program pengampunan pajak. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya