Pengusaha meminta pemerintah membatasi pembangunan infrastruktur oleh perusahaan konstruksi asing, khususnya China. Jika dibiarkan akan banyak perusahaan nasional yang gulung tikar karena tidak bisa bersaing. Apalagi, mereka lebih senang menggunakan bahan baku dan tenaga kerja dari negaranya sendiri.
Sekretaris Umum GabunÂgan Pelaksana Konstruksi IndoÂnesia (Gapensi) Errika Ferdinata mengaku khawatir jika proyek infrastruktur yang ada di InÂdonesia akan dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan asing, terutama China. Karena itu, dia berharap, keluhan pengusaha ini diperhatikan oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Errika kepada Rakyat Merdeka disela-sela acara jumpa pers persiapan ASEAN G2B InfraÂstructure Investment Forum di Kantor Badan Koordinasi PenaÂnaman Modal (BKPM) Jakarta, kemarin. Acara ini merupakan kerja sama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dengan BKPM dan akan digelar pada 8-11 NoÂvember di Jakarta Convention Center.
Dalam kesempatan itu hadir Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani, Kepala BKPM Thomas Lembong, Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa, dan Duta Besar RIuntuk ASEAN Rahmat Pramono.
"ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum akan dijadiÂkan cara untuk mencari solusi dari berbagai kendala infrastrukÂtur. Asing mudah sekali masuk ke Indonesia tapi ketika kita mau masuk ke negara mereka susah sekali," ujar Errika.
Masalah tersebut tidak hanya dirasakan oleh industri inÂfrastruktur, tapi juga industri pendukungnya. Menurutnya, pemerintah perlu secara nyata melindungi industri pendukung infrastruktur dalam negeri.
"Sudah pernah kita bahas, misalnya baja ini kan masuknya ke rantai pasoknya jadi harus dilindungi pemerintah karena kalau tidak ya kita habis. Karena itu, forum ini harus membahasÂnya jangan sampai kita tidak dapat apa-apa," kata Errika.
Wakil Ketua Umum Kadin BiÂdang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa menambahkan, acara ini akan membuka persaingan ketat pelaku industri lokal dan asing. Apalagi, industri ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha kontruksinya saja, tapi juga industri pendukungnya.
"Seharusnya industri kita di bidang infrastruktur dan penÂdampingnya sudah siap. Begitu juga dengan industri lainnya dalam menghadapi persaingan," ujarnya.
Selain itu, kata dia, ke deÂpannya pengusaha konstruksi dengan para investor asing akan memilih bahan baku dengam kualitas tinggi tapi harga rendah. "Ini akan jadi tantangan karena bagaimana pun pelaku usaha mencari bahan baku yang murah dari China, Thailand atau dari negara lain," tutur Erwin.
Karena itu, pemerintah juga mesti gerak cepat menyikapi keluhan para pengusaha dan inÂdustri nasional. "Apalagi, masih banyak hal-hal teknis yang menÂjadi kendala dari kementerian teknis," tukasnya.
Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani mengatakan, akan membahas berbagai masalah yang dikeluhkan oleh penguÂsaha dalam pertemuan tersebut. Ada empat poin yang akan dibahas, yaitu perencanaan, pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian.
"Kami ingin mendorong terÂciptanya hubungan strategis dan memberikan kesempatan kerja sama bisnis bagi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) serta pengembang swasta dalam membangun infrastruktur," ujar Rosan.
Dia melanjutkan, forum ini akan berfokus pada agenda infrastruktur Indonesia selama lima tahun ke depan yang menÂcapai 450 miliar dolar AS dan ASEAN
Master Plan for ConÂnectivity senilai 3,3 triliun dolar AS untuk 15 tahun ke depan.
Kepala BKPM Thomas LemÂbong mengatakan, melihat setiap ada kerja sama ekonomi, khususÂnya di bidang infrastruktur, maka sebagian industri infrastruktur maupun pendukungnya akan menghadapi persaingan luar biasa ketat. "Saya tahu memang dampak bagi industri lokal akan sangat terasa," ujar Lembong.
Kendati begitu, kenyataan ini harus dihadapi. Dia melihat beberapa industri pendukung sudah cukup kompeten seperti industri semen. "Setiap ada proyek besar, maka semen dari Indonesia yang digunakan. SeÂmen Indonesia terkenal dengan kualitasnya yang bagus dan harganya yang kompetitif," kata Lembong. ***
