Komisaris Jenderal Suhardi Alius/Net
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan, pihaknya tengah memetakan sel jaringan teroris yang masih tersisa pasca tewasnya Santoso. Menurutnya, meski Santoso telah tewas di tangan aparat, tidak ada jamiÂnan aksi terorisme telah habis. "Siapa yang jamin sudah habis, Jangankan di kota di Amerika, Eropa, negara maju sehebat Eropa Barat dengan teknologi luar biasa kebobolan juga. kita sudah pemetaan termasuk napi yang sudah selesai," kata Suhardi saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.
Apa strategi bekas Kabareskrim itu dalam mendeteksi jarinÂgan teroris yang mesih tersisa? Berikut penjelasannya.
Anda bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, apa saja isi pertemuannya?
Kami memaparkan program-program penanggulangan terorÂisme utamanya deradikalisasi. Tadi disampaikan kepada beliau mengenai paparan Bapak Presiden terkait tugas-tugas BNPT, khususnya bagaimana membangun sinergi. Pekerjaan pemÂberantasan penanggulangan terorisme bukan pekerjaan muÂdah dan harus melibatkan seluÂruh kementerian-kementerian terkait.
Kami memaparkan program-program penanggulangan terorÂisme utamanya deradikalisasi. Tadi disampaikan kepada beliau mengenai paparan Bapak Presiden terkait tugas-tugas BNPT, khususnya bagaimana membangun sinergi. Pekerjaan pemÂberantasan penanggulangan terorisme bukan pekerjaan muÂdah dan harus melibatkan seluÂruh kementerian-kementerian terkait.
Ada arahan tertentu dari Wapres?Wapres memberikan arahÂan mengenai sinergitas antara BNPT dengan kementerian lain termasuk organisasi masyarakat. Beliau juga menekankan pentÂingnya pemetaan mengenai cikal bakal tumbuhnya kelompok terorisme dan upaya penangÂgulangan yang tepat terhadap terorisme.
Lantas apa langkah BNPT?Kita akan lebih banyak di masalah ideologis. Makanya itu sentuhan-sentuhannya harus beÂgitu. Kita akan melibatkan bukan hanya seperti kementerian, tapi juga ormas, tokoh masyarakat akan kita libatkan semuanya denÂgan sasaran-sasaran yang jelas.
Bagaimana perkembanganÂnya?Saya minta semua kita rangkul dan kita rumuskan mana yang baik untuk mengelola ini supaya betul-betul deradikalisasi karena ini penting, pencegahan daripada penindakan. Penindakan tetap dia atau yang bisa bicara itu adalah orang-orang yang puÂnya potensi di bidang itu, kita mendorong itu, ulama bicara, Kemendikbud, kita sekolahkan anak-anaknya, kita rangkul guru-gurunya. Semua sisi kita coba merekonstruksikan itu.
Terkait jaringan teroris di Indonesia pasca tewasnya Santoso, apakah sudah haÂbis?Siapa yang jamin sudah habis? Jangankan di kota di Amerika, Eropa, negara maju sehebat Eropa Barat dengan teknologi luar biasa kebobolan juga. Kita sudah pemetaan termasuk napi yang sudah selesai (masa hukuÂman). Program deradikalisasi bagi napi terorisme harus dilakuÂkan secara intens. Kami ingin memastikan program ini efektif sehingga paham terorisme tidak lagi tumbuh.
Intensnya seperti apa?Napi yang sudah selesai kita awasi kembali, jangan dilepasÂkan. Tadi katanya kan (Santoso) produk (deradikalisasi), ya itu dilepas lagi. Mungkin bisa secara intens kita bisa monitor, audiÂensi, dengan sentuhan-sentuhan persuasif mudah-mudahan.
Terkait revisi UU Terorisme, apa yang perlu diperbaiki?Kita mempercayakan pemÂbahasannya ke DPR. RUU (Rancangan Undang-Undang) penting disahkan segera untuk mengakomodir aturan baru menÂgenai penanganan terorisme. Regulasi undang-undang itu dibatasi ruang dan waktu, mungÂkin tahun 2003 cukup begitu.
Tapi dalam perjalanannya kita butuh ada ruang yang bisa menÂgantisipasi. Sama kan. (Soal) siber, mana kenal kita 90-an sama siber ya kan? Sekarang sudah luar biasa, hitungan detik seluruh dunia tahu. Itu masalah yang harus kita waspadai juga berkaitan dengan terorisme. Penanganan penyebaran paham terorisme melalui internet juga sangat penting dilakukan.
Seberapa penting?Dulu namanya membahayaÂkan orang itu harus bertatap muka, bertemu fisik sekarang lewat IT. Perkawinan satelit sama internet sudah borderless (tanpa batas).
Terkait pelibatan TNI dalam penindakan terorisme, anda setuju?Kita menyerahkannya ke DPR. Itu nanti kan keputusan politik. Lihat masing-masing latar belakang dan sebagainya. Kita di BNPT ada unsur TNI-nya juga kan, di bidang pencegahan dan sebagainya. ***