Berita

Foto/Net

Nusantara

KABAR PERBATASAN

22 Pintu Masuk NKRI Rampung Tahun 2019

SELASA, 02 AGUSTUS 2016 | 07:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Badan Nasional Pengelolan Perbatasan (BNPP) menargetkan daerah perbatasan menjadi pintu masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 2019. Wilayah tersebut ke depannya akan menjadi lalu lintas barang maupun orang.

"Pembangunan batas wilayah dan penetapan perbatasan itu tertuang dalam RPJMN 2015-2019," kata Sekretaris BNPP, Hadi Prabowo di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (1/8).

Dia mengatakan, saat ini pemerintah menargetkan pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) selesai akhir 2016 ini. Ke depannya, akan direncanakan kembali pembangunan 9 pos lainnya dari total 22 PLBN di 2017.


"Tujuh PLBN ini merupakan obsesi pemerintah dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Ketujuh pos tersebut berada di 3 di Kalimantan Barat (Kalbar), 3 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 1 di Sekau Papua," kata Hadi.

Ia menambahkan, hal yang menjadi hambatan sejauh ini adalah luasnya kepulauan Indonesia sehingga perlu biaya besar. Selain itu, fokus prioritas pemerintah juga banyak, BNPP setiap tahunnya akan melakukan tahapan-tahapan pembangunan.

"Presiden Joko Widodo ingin jadikan perbatasan sebagai halaman depan, pintu ekspor-impor, dan pusat perdagangan dengan negara tetangga," ujar dia.

Hadi menambahkan, pada tahun kedua pembangunan ini sudah dibangun jalan pararel dan jalur inspeksi perbatasan. Di bulan Oktober nanti, Presiden Jokowi akan meresmikannya.

"Itu sebagai penanda perbatasan sudah terbangun," tukasnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya