Berita

Arcandra Tahar/Net

Politik

Menteri Arcandra, Jangan Jadikan Kedaulatan Energi Sebatas Jargon

SENIN, 01 AGUSTUS 2016 | 15:05 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo telah menitipkan pesan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, Arcandra Tahar, dapat segera mewujudkan kedaulatan energi dalam kurun waktu yang tidak lama.

Menanggapi itu, Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar berharap kedaulatan energi harus punya peta jalan alias road map yang jelas.

Hal itu dapat dilakukan dengan cara membangun energi berbasis kemampuan dalam negeri yang mampu memberi manfaat optimal dan berkelanjutan (sustainability). Oleh karena itu, Menteri Arcandra perlu usaha dan kerja keras dalam mewujudkan hal tersebut.


"Kedaulatan energi menjadi komitmen yang kerap didengar sebagai janji setiap pemerintahan dan hampir semua menteri ESDM. Namun ironisnya berulang kali komitmen tersebut lebih nampak hanya sebagai jargon dan komitmen politik semata," ujar Rofi di sela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII ke Nusa Tenggara Timur, Senin (1/8).

Rofi menambahkan hampir lebih dari satu dasawarsa, Indonesia menjadi net importir di sektor migas, dan dalam kurun waktu tersebut pula komoditas minerba nasional diekspor tanpa peningkatan mutu nilai (non smelter) yang signifikan.

Di sisi lain, peningkatan elektrifikasi secara nasional masih tersendat dan berjalan lambat. Hal itu dikarenakan mixed energy masih didominasi sumber daya fosil, serta pembangunan pembangkir listrik yang masih terjebak pada program-program populis.

"Setiap tahun kebutuhan migas kita meningkat, namun produksinya secara nasional terus menurun dan importasi semakin besar. Selama tidak ada terobosan yang kreatif, penemuan sumur-sumur baru dan insentif teknologi maka kedaulatan energi nasional masih jauh dari apa yang diharapkan," tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.

Anggota Panja Migas ini juga menilai, secara umum road map pengembangan energi terbarukan (EBT) masih jauh dari harapan. Padahal, sudah cukup banyak regulasi yang dikeluarkan untuk mendorong percepatan implementasi dari hal tersebut.

"Oleh karena itu, ada baiknya program pengarusutamaan EBT menjadi prioritas utama dan tulang punggung terbaik mewujudkan kedaulatan energi," tukas Rofi. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya