Warga Kepri Yang Miliki Harta Di Luar Negeri Diminta Ajukan Tax Amnesty

. Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun mendorong warga Kepri yang memiliki simpanan harta di luar negeri untuk mengajukan tax amnesty (pengampunan wajib pajak). Terlebih, tax amnesty hanya berlangsung hingga 31 Maret 2017 mendatang.

Hal itu dikatakan Nurdin pada saat sosialisasi tax amnesty di Swissbell Hotel, belum lama ini. Nurdin mengatakan, tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak positif, tidak hanya untuk pemilik harta warga Indonesia di luar negeri, namun juga bisa mendukung pembangunan di Indonesia.

"Makanya, kita harap warga Kepri ikut proaktif. Itu juga akan membantu Kepri kedepan," katanya.

Program tax amnesty ini diharapkan juga bisa membantu Kepri yang mengalami defisit anggaran. Sehingga tahun depan, Pemprov Kepri bisa mendorong pemerintah pusat, membantu meningkatkan anggaran Kepri.

"Nanti pemerintah pusat akan membantu keuangan kita," jelas Nurdin.

Diingatkan, tax amnesty menjadi kesempatan penting bagi warga Indonesia, yang ingin membawa dananya dari luar negeri. Sehingga kedepan, dampak dari keberadaan dana-dana itu dapat membantu kesejahteraan masyarakat.

"Kita juga membantu mendorong pemilik dana untuk memanfaatkan dananya membuka usaha di Kepri. Kita akan bantu. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit," harap Nurdin.

Di tempat sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Didy Choiroel menjelaskan, pengampunan wajib pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta sanksi pidana di bidang perpajakan.

"Ini kebijakan untuk mempercepat restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta," jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan tempat khusus tax amnesty.

"Kami akan menjamin kerahasiaan dokumen wajib pajak," janjinya. [rus]