Berita

Akbar Tandjung:net

Wawancara

WAWANCARA

Akbar Tandjung: Mestinya Dukungan Kepada Jokowi Di Pilpres 2019, Dibicarakan Bersama Tokoh Golkar Dulu

MINGGU, 31 JULI 2016 | 09:46 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Politisi senior partai beringin ini agaknya kurang sep­endapat dengan langkah yang diambil pengurus DPP Partai Golkar. Dia menilai Golkar terburu-buru memberi­kan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk Pilpres 2019 mendatang.
 
Akbar mengatakan, kalau saat ini Golkar memberikan dukun­gan kepada pemerintah Jokowi sampai 2019, itu sudah menjadi keputusan politik bersama, tapi untuk dukungan menjadikan Jokowi sebagai capres Partai Golkar, seharusnya dilakukan melalui mekanisme partai.

Akbar mengaku, tak pernah dilibatkan dalam proses peneta­pan Jokowi sebagai capres. Dia pun mengakui, hingga saat ini masih belum tahu mekanisme­nya, apabila dikaitkan dengan pernyataan dukungan tersebut.


"Kalau kaitannya dengan dukungan untuk pemilihan presiden yang akan datang, seharusnya dilakukan pembicaraan yang mendalam di antara tokoh-tokoh Golkar terlebih dulu dong," tegas bekas Ketua DPRitu saat dijumpai di Jakarta, baru-baru ini. Berikut petikan wawancaranya dengan Rakyat Merdeka;

Golkar sudah mendapatkan satu kursi di Kabinet Kerja, tanggapan Anda?
Jadi Golkar kan sudah mengambil suatu keputusan bahwa Golkar akan memberikan du­kungan kepada pemerintahan pimpinan Presiden Jokowi. Dan itu sudah menjadi produk hasil Munas Partai Golkar yang baru. Kemudian konsekuensi daripada dukungan itu Golkar juga punya kepentingan dan tentu saja untuk Pak Jokowi itu sukses sebagai Presiden.

Responsnya adalah dengan memberikan "jatah" kepada Golkar…
Dan sebagai respons atas dukungan Golkar, Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada tokoh Partai Golkar untuk berkiprah. Tentu saja itu merupakan suatu kepercayaan. Dan tentu saja kepercayaan Presiden kepada tokoh Golkar itu sebagai suatu amanah. Dan oleh karena itu, kami mengingat­kan kepada tokoh Golkar yang diberikan amanah itu bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguh. Karena itu sesuai dengan keinginan Presiden yang telah mendapat­kan kepercayaan amanah dan kepercayaan dari rakyat.

Ada pesan khusus kepada menteri dari Golkar?

Saya akan bertemu dengan saudara Airlangga (Hartarto, Menperin/Kader Golkar).

Untuk apa?
Ya untuk menyampaikan agar bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat di bawah kepemimpinan Pak Jokowi.

Setelah dukungan kepada pemerintah, selanjutnya ba­gaimana posisi Golkar?
Ya seperti yang sudah saya katakan tadi, Golkar sudah menyampaikan sikapnya akan mendukung pemerintahan Jokowi sampai tahun 2019. Kemudian dukungan itu diwu­judkan dalam bentuk apa? Ya ikut menciptakan iklim yang kondusif untuk mewujudkan misi yang diemban pemerintah, khususnya Presiden Jokowi itu bisa berjalan positif.

Iklim yang kondusif, mak­sudnya?

Misalnya seperti sekarang ini ada tax amnesty, tentu kita ber­harap itu bisa sukses. Dan akh­irnya nanti akan bisa berkonti­busi bagi pembangunan nasional kita, terutama dari penyediaan anggaran. Hal itu bisa dilakukan sebaik mungkin sehingga dana yang kita dapatkan melalui tax amnesty itu bisa menyukseskan program nasional dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dukungan yang diberikan kepada pemerintahan Jokowi sejatinya cukup besar. Apakah jatah satu menteri untuk Golkar sepadan?

Kita tidak meminta soal jatah-jatahan. Tapi kalau seandainya diajak untuk memperkuat, tentu kita akan berterima kasih, ber­syukur, dan akan memberikan satu kontribusi secara maksimal. Jadi kami tidak meminta jatah-jatah itu. Kita berpolitik bukan semata-mata meraih kekuasaan, tetapi kalau kita dipercaya, kita akan laksanakan semua amanah yang diberikan kepada kita.

Di Rapimnas, Ketum Partai Golkar Setya Novanto mende­klarasikan dukungan Golkar kepada Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2019?
Sampai sekarang saya masih belum tahu mekanismenya bagaimana, apabila dikaitkan dengan dukungan itu. Kalau sekarang Golkar memberikan dukungan kepada pemerintah Jokowi sampai 2019, itu sudah kita nyatakan.

Memangnya seperti apa mekanismenya?
Kalau kaitannya dengan du­kungan untuk pemilihan presiden yang akan datang, tentu seharus­nya dilakukan pembicaraan yang mendalam dengan tokoh-tokoh Golkar dulu dong. Menurut saya yang paling penting dilakukan adalah memberikan dukungan bagi Jokowi dalam mengemban tugas sampai tahun 2019.

Maksudnya Anda mau mengatakan dukungan Golkar itu terlalu prematur?
Saya belum bisa mengatakan itu, tetapi kita tentu konsisten saja dengan dukungan kita. Kalau kita dukung beliau se­bagai Presiden sampai 2019 itu memang yang harus kita buktikan.

Kita buktikan bahwa kita tidak ragu-ragu dalam mem­berikan dukungan sampai 2019. Dan nanti kalau beliau berhasil dan sukses, serta diakui oleh masyarakat, saya yakin beliau juga akan dipilih kembali. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya