Berita

ilustrasi/net

Politik

PILKADA JAKARTA

JNIB: Kami Lawan Siapapun Gubernur Atau Cagub Yang Hobi Gusur Orang Miskin

SABTU, 30 JULI 2016 | 08:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), salah satu kelompok relawan pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2014, menyatakan tekad melawan siapa saja Gubernur DKI Jakarta ataupun Calon Gubernur DKI Jakarta yang "hobi" menggusur warga miskin Jakarta.

"Kami semua sudah sepakat menuntut penghapusan penggusuran dari agenda Pemda DKI Jakarta, sepakat melawan Gubenur DKI Jakarta dan atau Calon Gubenur DKI Jakarta yang tidak menyediakan ruang bagi kaum miskin," kata Ketua JNIB, Wignyo Prasetyo, dalam keterangan persnya.

Penegasan itu telah disampaikan Wignyo dalam acara "Panggung Rakyat Melawan Ketidakadilan Dan Penggusuran" di Kampung Aquarium, Penjaringan, Jakarta Utara, tadi malam (Jumat, 29/7).


Panggung itu dihadiri sekitar seribu warga korban penggusuran di DKI Jakarta. Mereka silih berganti melakukan orasi melawan kebijakan Gubenur DKI Jakarta sekarang, Basuki Purnama (Ahok). Bersama FKTMB Tanah Merah, RSCC, Warga Gusuran Kalijodo, Barisan Relawan Nusantara, Warga Luar Batang, dan Warga Aquarium, JNIB menuntut kebijakan penggusuran diakhiri  sekarang juga.

Selain orasi dari berbagai kelompok, panggung diselingi dengan puisi dan musik, yang bernada melawan kebijakan anti rakyat miskin.

"Buat kami, Ahok sudah selesai. Dia gubernur dan calon gubenur yang harus kita lawan bersama. Ahok adalah musuh bersama warga miskin. Kami juga meminta warga lain untuk bergabung bersama kami untuk melawan ketidakadilan ini," ujar salah satu warga korban gusuran Kampung Aquarium dalam orasinya.

Jurubicara warga Kampung Aquarium, Dharma Diani, setuju dengan pengaturan ruang Jakarta. Tetapi ruang juga harus menyediakan rasa adil bagi semua kelompok, wajib mempertimbangkan keadilan dan menaungi yang lemah, dan menjamin tolerasi sesama warga.  

Sejauh ini, menurut Diani, korban penggusuran yang dilakukan Ahok sama sekali belum menerima kompensasi atas bangunan yang dirobohkan Pemprov DKI. Padahal, tanah dan bangunan adalah dua hal yang harus dipisahkan secara hukum. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya