Pemerintah Indonesia dan pemerintah Swedia sepakat menjajaki kerja sama di sektor ketenagakerjaan. Kerja sama bilateral ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pekerja Indonesia melalui program pelatihan yang melibatkan perusahaan-perusahaan Swedia di dalam negeri.
"Kita merespon positif penjajakan kerja sama dengan Swedia. Kerja sama ini diharapkan meningkatkan kualitas pekerja di Indonesia melalui transfer knowledge dalam bentuk pelatihan di tempat kerja ataupun di lembaga pelatihan yang ada," jelas Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dalam pertemuan dengan Plt. Dubes Swedia Eddy Fonyo di kantornya, Jakarta, Kamis (28/7).
Menurutnya, pelatihan keterampilan kerja itu bisa ditransformasi melalui kerja sama yang melibatkan perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja Swedia yang berada di Indonesia.
"Misalnya BLK (Balai Latihan Kerja) bekerja sama dengan perusahaan otomotif, listrik maupun elektronik dari Swedia di Indonesia. Kita juga minta agar para pekerja asing melakukan transfer knowledge sehingga kualitas pekerja kita meningkat," kata Menteri Hanif.
Dia mengatakan, upaya sinergi peningkatan kualitas pekerja Indonesia dengan perusahaan-perusahaan itu sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo.
"Tidak bisa lagi kita hanya mengandalkan dengan struktur-struktur dalam negeri saja tapi harus bersinergi dari pihak luar negeri untuk meningkatkan kualitas pekerja Indonesia," beber Menteri Hanif.
Pada prinsipnya investasi asing harus membawa manfaat terciptanya lapangan kerja baru, dan terjadi perluasan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja Indonesia dalam jumlah besar.
"Tidak ada perlakuan diskriminatif antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing dalam hal pengupahan, sehingga dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif, aman, nyaman dan harmonis," jelas Menteri Hanif.
Sebagai salah satu tanggung jawab Kemenaker terkait daya saing tenaga kerja dan produktivitas khususnya melalui pelatihan kerja, Menteri Hanif mengatakan pihaknya telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait.
"Bahkan kebijakan-kebijakan tersebut memposisikan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sectors dalam penyiapan SDM berbasis kompetensi dengan menekankan pada sinergitas dunia pendidikan dan pelatihan kerja," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Plt. Dubes Swedia Eddy Fonyo juga menyampaikan pesan Perdana Menteri Swedia telah berkirim surat sekaligus mengundang Presiden Jokowi untuk bergabung dalam kelompok utama para pemimpin dari pemerintahan, pengusaha/bisnis dan serikat pekerja/buruh, serta organisasi yang mendukung Global Deal Initiative (GDI).
GDI sendiri rencananya akan diluncurkan pada penyelenggaraan UN General Assembly di New York, 21 September mendatang. GDI yang dilengkapi dengan Deklarasi Pendukung merupakan upaya atau inisiatif bersama dari para pemangku kepentingan untuk mempromosikan kerja layak dan meningkatkan produktivitas yang dapat memberikan keuntungan.
[wah]
