Berita

Idrus Marham:net

Wawancara

WAWANCARA

Idrus Marham: Kalaupun Dilakukan, Reshuffle Kabinet Itu Harus Menjamin Adanya Peningkatan Kinerja

SELASA, 26 JULI 2016 | 09:03 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Politisi yang satu ini diga­dang-gadang bakal masuk kabi­net lewat reshuffle jilid II dalam waktu dekat ini. Saat dihubungi Rakyat Merdeka baru-baru ini, Idrus menjawab diplomatis saat ditanya soal peluangnya masuk kabinet. Dia membantah kabar dirinya diminta Presiden Jokowi untuk jadi menteri. Namun di sisi lain, ia mengatakan, tak menutup kemungkinan di­rinya bakal jadi menteri. Hanya saja, ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka kemarin, ia mengaku mendapat pesan dari Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk fokus mengurus partai. Berikut ini penuturan Sekjen Partai Golkar ini terkait kemungkinannya jadi pembantu presiden;

Kabarnya Anda diminta jadi menteri?
Jadi, di mana pun ada, masuk menteri, masuk di partai itu kan juga adalah untuk kepentingan bangsa, rakyat. Nah Golkar ini sudah satu setengah tahun ini kan konflik. Kan perlu penan­ganan yang serius, pengurus yang lebih fokus.

Maksudnya, Anda diminta fokus untuk ngurus partai dulu?

Maksudnya, Anda diminta fokus untuk ngurus partai dulu?
Jadi ketua umum bilang, ba­hasanya begini, Bang Idrus, kita sudah 20 tahun bareng dalam perjuangan. Biarlah kita sama-sama kita menuntaskan periode ini sampai 2019. Jadi ya udah, kita nggak masalah. Karena ini butuh keseriusan mengurus partai, dan selesaikan tugas ini. Gitu.

Lalu Anda dipanggil ke Istana itu buat apa dong?
Apa itu, nggak... Yang pasti kan kalau bicara itu bicara un­tuk masa depan bangsa, bicara tentang nasib rakyat, tentang masa depan, tentang kemajuan ke depan ini, bicara tentang daya saing Indonesia menghadapi persaingan global. Kita ini partai kan perlu keseriusan untuk diurus dengan baik. Supaya target-target politik seperti dicanangkan oleh Ketua Umum bisa tercapai.

Selain bicara soal bangsa, soal reshuffle dikomunikasi­kan juga dengan Presiden?
Ah nggak. Saya ketemu ada banyak orang. Ada dengan Pak Novanto, ada dengan Ical saja ber­dua, dan lain-lain bareng-bareng. Saya ketua pelaksana Rapimnas, salah satu agenda Rapimnas itu adalah kita membuat satu pemba­hasan khusus terhadap perhadap pencalonan Jokowi sebagai capres pada 2019 yang akan datang. Ini selaku Ketua penyelenggara yang ngomong ya. Bukan sebagai Sekjen...

Buat apa Golkar tiba-tiba kasih dukungan pada Jokowi sebagai Capres tahun 2019?
Ya saya kira gini lho ya. Dalam rangka untuk kesinambungan pembangunan ke depan. Melihat kinerja Jokowi selama ini, ke­mampuan eksekusi program pro-rakyat, kesamaan visi Jokowi dengan partai Golkar, maka ka­lau ada putra terbaik bangsa kita dukung, dari mana pun dia.

Masak iya mau dukung pemerintah, tapi nggak diberi peran dalam kabinet?
Ya kan saya kira, masak harus Sekjen, kan tidak. Jadi di partai ini kan banyak kader. Jadi perlu pembagian tugas, peran. Jadi ada di partai, ada di menteri, ada di anggota DPR-RI, ada di tempat-tempat lain lagi. Itu lah fungsinya partai.

Maksudnya, Anda lebih memilih tetap jadi Sekjen Golkar ketimbang jadi men­teri?
Bukan. Tidak bisa. Bukan saya yang milih. Tapi ini penu­gasan. Ini partai kita gitu loh. Bukan gitu caranya.

Jadi gimana dong?
Ya untuk sementara ini rasa-rasanya, saya masih diperankan sebagai Sekjen.

Sebenarnya Golkar mau apa tidak sih adanya reshuffle?
Bukan. Jadi kita terserah pada Presiden. Karena undang-undang memberikan hak prerogatif ke­pada Presiden. Terserah Presiden mau memanfaatkan atau ndak. Kalau dilakukan pun reshuffle, kepentingan kita adalah bahwa reshuffle itu harus menjamin adanya peningkatan kinerja, efek­tifitas kinerja, dan produktivitas kinerja. Dan siapa-siapa (yang dipilih) itu terserah Presiden. Bila diminta, kader Golkar cukup banyak untuk itu.

Berapa orang dari Golkar yang diminta jadi menteri?
Saya belum tahu, tapi sampai sekarang ini saya masih ngurus partai... Karena Golkar ini butuh keseriusan untuk Golkar jaya, untuk Golkar menang.

Jadi saya sekarang ini masih fokus partai. Pada gilirannya mungkin peran saya berubah. Dari mengurus partai, men­jadi menteri. Mungkin juga dari mengurus partai jadi anggota DPR. Mungkin juga dari mengu­rus partai, ada fungsi-fungsi lain yang ada di republik ini. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya