Berita

Idrus Marham:net

Wawancara

WAWANCARA

Idrus Marham: Kalaupun Dilakukan, Reshuffle Kabinet Itu Harus Menjamin Adanya Peningkatan Kinerja

SELASA, 26 JULI 2016 | 09:03 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Politisi yang satu ini diga­dang-gadang bakal masuk kabi­net lewat reshuffle jilid II dalam waktu dekat ini. Saat dihubungi Rakyat Merdeka baru-baru ini, Idrus menjawab diplomatis saat ditanya soal peluangnya masuk kabinet. Dia membantah kabar dirinya diminta Presiden Jokowi untuk jadi menteri. Namun di sisi lain, ia mengatakan, tak menutup kemungkinan di­rinya bakal jadi menteri. Hanya saja, ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka kemarin, ia mengaku mendapat pesan dari Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk fokus mengurus partai. Berikut ini penuturan Sekjen Partai Golkar ini terkait kemungkinannya jadi pembantu presiden;

Kabarnya Anda diminta jadi menteri?
Jadi, di mana pun ada, masuk menteri, masuk di partai itu kan juga adalah untuk kepentingan bangsa, rakyat. Nah Golkar ini sudah satu setengah tahun ini kan konflik. Kan perlu penan­ganan yang serius, pengurus yang lebih fokus.

Maksudnya, Anda diminta fokus untuk ngurus partai dulu?

Maksudnya, Anda diminta fokus untuk ngurus partai dulu?
Jadi ketua umum bilang, ba­hasanya begini, Bang Idrus, kita sudah 20 tahun bareng dalam perjuangan. Biarlah kita sama-sama kita menuntaskan periode ini sampai 2019. Jadi ya udah, kita nggak masalah. Karena ini butuh keseriusan mengurus partai, dan selesaikan tugas ini. Gitu.

Lalu Anda dipanggil ke Istana itu buat apa dong?
Apa itu, nggak... Yang pasti kan kalau bicara itu bicara un­tuk masa depan bangsa, bicara tentang nasib rakyat, tentang masa depan, tentang kemajuan ke depan ini, bicara tentang daya saing Indonesia menghadapi persaingan global. Kita ini partai kan perlu keseriusan untuk diurus dengan baik. Supaya target-target politik seperti dicanangkan oleh Ketua Umum bisa tercapai.

Selain bicara soal bangsa, soal reshuffle dikomunikasi­kan juga dengan Presiden?
Ah nggak. Saya ketemu ada banyak orang. Ada dengan Pak Novanto, ada dengan Ical saja ber­dua, dan lain-lain bareng-bareng. Saya ketua pelaksana Rapimnas, salah satu agenda Rapimnas itu adalah kita membuat satu pemba­hasan khusus terhadap perhadap pencalonan Jokowi sebagai capres pada 2019 yang akan datang. Ini selaku Ketua penyelenggara yang ngomong ya. Bukan sebagai Sekjen...

Buat apa Golkar tiba-tiba kasih dukungan pada Jokowi sebagai Capres tahun 2019?
Ya saya kira gini lho ya. Dalam rangka untuk kesinambungan pembangunan ke depan. Melihat kinerja Jokowi selama ini, ke­mampuan eksekusi program pro-rakyat, kesamaan visi Jokowi dengan partai Golkar, maka ka­lau ada putra terbaik bangsa kita dukung, dari mana pun dia.

Masak iya mau dukung pemerintah, tapi nggak diberi peran dalam kabinet?
Ya kan saya kira, masak harus Sekjen, kan tidak. Jadi di partai ini kan banyak kader. Jadi perlu pembagian tugas, peran. Jadi ada di partai, ada di menteri, ada di anggota DPR-RI, ada di tempat-tempat lain lagi. Itu lah fungsinya partai.

Maksudnya, Anda lebih memilih tetap jadi Sekjen Golkar ketimbang jadi men­teri?
Bukan. Tidak bisa. Bukan saya yang milih. Tapi ini penu­gasan. Ini partai kita gitu loh. Bukan gitu caranya.

Jadi gimana dong?
Ya untuk sementara ini rasa-rasanya, saya masih diperankan sebagai Sekjen.

Sebenarnya Golkar mau apa tidak sih adanya reshuffle?
Bukan. Jadi kita terserah pada Presiden. Karena undang-undang memberikan hak prerogatif ke­pada Presiden. Terserah Presiden mau memanfaatkan atau ndak. Kalau dilakukan pun reshuffle, kepentingan kita adalah bahwa reshuffle itu harus menjamin adanya peningkatan kinerja, efek­tifitas kinerja, dan produktivitas kinerja. Dan siapa-siapa (yang dipilih) itu terserah Presiden. Bila diminta, kader Golkar cukup banyak untuk itu.

Berapa orang dari Golkar yang diminta jadi menteri?
Saya belum tahu, tapi sampai sekarang ini saya masih ngurus partai... Karena Golkar ini butuh keseriusan untuk Golkar jaya, untuk Golkar menang.

Jadi saya sekarang ini masih fokus partai. Pada gilirannya mungkin peran saya berubah. Dari mengurus partai, men­jadi menteri. Mungkin juga dari mengurus partai jadi anggota DPR. Mungkin juga dari mengu­rus partai, ada fungsi-fungsi lain yang ada di republik ini. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya