. Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) didesak untuk memantau dan menginvestigasi hasil pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di dua TPS Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 19 Juni lalu menyusul diketemukannya kembali sejumlah indikasi pelanggaran yang terjadi di dua TPS tersebut. Bahkan, PSU kali ini dinilai lebih buruk dari sebelumnya.
"Masih adanya indikasi kuat pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih, ada hal menarik yang harus diusut tuntas oleh Hakim MK terkait indikasi pelanggaran tersebut," kata Koordinator Mahkamah Konstitusi Watch (MK Watch) Rahman Muklis dalam siaran persnya, Selasa (26/7).
Dijelaskan Rahman, pada pemungutan suara 9 Desember 2015 jumlah pemilih di dua TPS itu adalah 602 suara. Namun MK membatalkan hasil 3 TPS yaitu TPS 1 Desa marobo, TPS 4 Raha �"I dan TPS 4 Wamponiki dan memerintahkan PSU di 3 TPS dimaksud karena ditemukan bukti dua pemilih mencoblos dua kali (1 kali di TPS 4 Raha-I dan 1 kali di TPS 4 Wamponiki) dan ditemukan bukti lima pemilih terindikasi berasal dari kabupaten Buton Tengah diberi hak untuk memilih dengan menggunakan bukti identitas SKTT yang diterbitkan oleh Kades Marobo.
"Pada pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016 jumlah pemilih di 2 TPS ini adalah 795. Mahkamah Konstitusi kembali membatalkan hasil PSU dan memerintahkan PSU di dua TPS (TPS 4 Raha-I dan TPS 4 Wamponiki) karena ditemukan bukti 174 pemilih yang tidak berhak memilih," ungkap Rahman.
Lalu pada PSU tanggal 19 Juni 2016 lalu masih juga ditemukan jumlah pemilih di dua TPS itu kembali membengkak menjadi 732 tidak sesuai hasil verifikasi KPU Muna bersama saksi pasangan calon yang telah ditetapkan dalam Pleno KPU Muna yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 32/BA/VI/2016 tertanggal 14 Juni 2016 bahwa pemilih yang memenuhi syarat hanya berjumlah 594 sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 314 0rang.
Kata Rahman, KPU Kabupaten Muna dalam pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016 telah melanggar putusan MK Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 karena KPU kembali memberikan kesempatan memilih bagi 174 pemilih yang oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak berhak memilih lagi dalam PSU PILKADA Muna 2016 karena terbukti sebagai pemilih ganda dan pemilih yang merupakan penduduk dari luar daerah pemilihan Kabupaten Muna sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi No . 120/PHP.BUP-XIV/2016.
"Hal ini Dibuktikan dengan ditemukannya beberapa temuan diantaranya sejumlah 17 Pemilih yang namanya termuat dalam putusan MK Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 memilih lagi pada PSU tanggal 19 Juni 2016. Lalu, ditemukan 24 orang pemilih yang sudah pindah domisili di daerah lain dibuktikan dengan dokumen mutasi penduduk di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna namun masih memilih pada PSU PILKADA Muna 19 Juni 2016 dan terakhir ditemukan 4 orang pemilih ganda," paparnya.
Di mata MK Watch, lanjut Rahman, KPU sebagai penyelenggara diduga kuat tidak jujur dan tidak adil serta sangat tidak profesional dan bertindak menguntungkan salah satu paslon serta melanggar surat edaran yang dibuatnya sendiri yaitu surat edaran KPU No 251/KPU/V/2016 dan Nomor 300/KPU/VI/2016 dimana berdasarkan surat edaran tersebut dilakukan ferivikasi factual untuk menfalidasi pemilih yang berhak memilih pada PSU 19 Juni 2016 dan telah ditetapkan dalam Pleno KPU yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 32/BA/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dengan jumlah wajib pilih yang memenuhi syarat adalah sejumlah 594 namun faktanya KPU menyalurkan C6 ulang KWK sejumlah lebih dari 700 lembar.
Ditambahkan Rahman, masih banyak temuan yang menguntungkan salah satu paslon yang mereka temukan, untuk itu mereka mendesak Pemilihan Suara Ulang harus digelar kembali dengan diawasi pihak terkait termasuk oleh perwakilan dari MK.
"Karena KPUD Kabupaten Muna sudah tidak bisa berbuat netral, diharapkan juga DKPP untuk memeriksa para anggota KPUD Muna akan adanya ketidaknetralan dalam PSU 19 juni 2016 serta ikut memantau kelapangan saat PSU kedua nanti," tukasnya.
[rus]
