Kinerja Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kembali menjadi sorotan.
Hal tersebut terangkum dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). yang digelar selama periode 22-28 Juni 2016.
Hasil survei SMRC tersebut menunjukkan sebanyak 54 persen responden menilai tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tidak berkurang justru semakin banyak.
"Yang berpendapat semakin sedikit hanya 16 persen, mengalami kenaikan dari periode Maret 2016 yaitu 14 persen. Kemudian sisanya menjawab sama saja ada 21 persen," papar Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas saat konfensi pers di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/7).
Menurutnya, meski tingkat korupsi meningkat, tetapi upaya pemerintah dalam memberantas penyakit sosial itu mendapat apresiasi. Yakni, sebanyak 30 persen menyebut upaya menekan korupsi uang negara semakin baik, naik lima persen dibanding Maret 2016 sebesar 25 persen.
"Yang mengatakan upaya pemberantasan korupsi saat ini semakin buruk ada 24 persen. Naik 4 persen dari survei yang dilakukan pada bulan Maret 2016. Kemudian masyarakat yang bilang sama saja ada 32 persen dan sisanya tidak menjawab," terangnya.
Survei kinerja pemerintah Jokowi-JK ini menargetkan seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Survei sendiri dilakukan dengan metode random (multistage random sampling) yang mengambil 1.220 responden. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Selain itu, untuk response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1027 atau 84 persen. Sebanyak 1.027 responden ini yang dianalisis dengan
margin of error +/- 3.1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen (dengan asumsi simple random sampling).
[wid]
