Berita

muhaimin iskandar/net

Politik

Muhaimin: PKB Akan Mengawal Politik Aswaja

SABTU, 23 JULI 2016 | 10:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kehadiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam sistem politik Indonesia sesungguhnya untuk mengawal jalannya politik ahlussunnah wal jamaah (aswaja), bangsa dan negara.

Demikian ditegaskan Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam acara Doa Bersama Hari Lahir ke-18 PKB di kantor DPP PKB, Jakarta, kemarin.

Menurut Muhaimin, membenahi tata kelola Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) menjadi tugas berat PKB. Di mana seluruhnya bermuara pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang baik.


"Kita tidak ingin ke depannya melahirkan pemimpin yang menjadi karyawan atau pun petugas dari salah satu kelompok. Kita ingin pemimpin yang membela kepentingan rakyat dan ahlussunnah wal jamaah," katanya.

Muhaimin memastikan PKB mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun berharap perjuangan PKB di pemerintahan bermanfaat bagi Nahdlatul Ulama (NU), bangsa dan negara.

"Bangsa ini akan porak poranda kalau tidak terjaga oleh NU dan PKB. Untuk itu dalam memperingati hari jadi PKB kali ini, kita akan mengevaluasi, menilai, mempelajari titik lemah, kinerja perjuangan yang sudah kita lakukan. Tentu, yang berpangkal pada visi perjuangan yang ada," ujarnya.

Muhaimin berkata, apa yang dilakukan anggota DPR dari PKB, Maman Imanulhaq, dalam memperjuangkan UU Pesantren dan apa yang diperjuangkan anggota Komisi IX merupakan contoh kecil bagaimana perjuangan berpangkal pada visi perjuangan.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, menegaskan, PBNU tanpa pesantren tidak ada apa-apanya. Begitu juga dengan PKB, tanpa NU tidak akan ada apa-apanya.

"Intinya NU dan PKB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan," tegasnya. [ald]

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya