Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta tak jadi melarang bajaj melintas di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Dengan demikian, tetap bisa melewati depan Istana Merdeka. Namun, transportasi umum beroda tiga tersebut dilarang 'ngetem' di lokasi tersebut.
"Kami putuskan tetap boleh melintas. Namun tidak boleh melanggar aturan lalu lintas, seperti ngetem. Karena akan mengganggu kelancaran lalu lintas," kata Kepala Dishubtrans Pemprov DKI Jakarta, Andri Yansyah, saat dihubungi, Jumat (22/7).
Jika sopir bajaj melanggar peraturan, pihaknya tak akan segan memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasi.
"Memang aturannya seperti itu. Boleh melintas tapi jangan sampai ngetem. Kalau kedapatan, ya kami tindak," ucap Andri.
Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat sebelumnya berencana hendak melarang bajaj melintas di Jalan Medan Merdeka Utara. Alasannya, karena penilaian bahwa moda angkutan itu tidak tepat melintas di depan Istana karena sering dilaporkan ngetem sembarangan.
Namun, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama kurang setuju dengan adanya rencana itu. Menurut dia, larangan itu seharusnya tidak perlu ada.
Basuki mengatakan, seharusnya bajaj hanya dilarang ngetem di sekitar kawasan Istana, bukan dilarang untuk melintas di sana.
"Kalau enggak boleh ngetem, ya memang enggak boleh dong. Kalau melintas, boleh," ujar pria yang biasa disapa Ahok ini kemarin.
[zul]
