Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti bersama jajaran Pemkab dan Pemkot Bengkulu melakukan audiensi dengan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/7).
Audiensi diterima langsung oleh Menteri Bappenas Sofyan Djalil dan Deputi Bidang Pengembangan Regional, Arifin Budiyanto.
Dalam audiensi tersebut, Ridwan curhat mengenai kondisi Bengkulu yang masih tertinggal dan menjadi Provinsi paling tertinggal di Indonesia bagian barat. Ridwan memaparkan sejumlah isu strategis terkait pembangunan di bumi Raflesia. Di antaranya soal pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka pengentasan kemiskinin dan pemberantasan desa-desa tertinggal di 10 Kabupaten dan Kota.
Lima tahun ke depan, tegas Ridwan, Bengkulu membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
"Pertama jalan dan jembatan. Supaya jalan ke desa mulus. Supaya jembatan tak lagi memakai pohon kelapa. Selain itu, setiap desa harus ada SD dan setiap ‎Kecamatan dua SMP dan satu SMA. Di setiap desa ada Puskesdes dan pasar meskipun kecil, Kecamatan ada puskesmas‎ dan pasar menengah," terang Ridwan.‎
Soal infrastruktur jalan, Ridwan menekankan dan meminta jalan lintas barat menjadi jalur alternatif perlintasan logistik nasional.
‎Ridwan mengusulkan pembangunan infrastruktur strategis di jalan lintas Sumatera. Diterangkannya, yang bikin sedih adalah jalan mulai dari Lampung sampai ke perbatasan Bengkulu relatif bagus. Begitu pula dengan Jalan di Padang sampai perbatasan Bengkulu.
Tetapi begitu masuk ke Bengkulu jalan mulai memprihatinkan. Ridwan meminta supaya ada keadilan. Yakni pembangunan lintas barat khususnya di Provinsi Bengkulu, dari Kaur sampai Muko-Muko yang panjangnya sekitar 525 KM tersebut diperhatikan.
"Kalau nyambung itu bagus sekali. Minimal dari Lampung sampai Padang melalui Bengkulu, bisa dilintasi kendaraan logistik 10 ton dan 20 ton bisa lewat. Tentu tebing yang curang dipapas, tikungan tajam dipotong dan jalan ‎diperbaiki. Itu saja sebenarnya, sehingga waktu tempuh singkat dan menjadi alternatif yang menarik dan akhirnya menumbuhkan ekonomi daerah yang dilintasi," papar Ridwan.
Selain pembangunan jalur logistik nasional lintas barat Sumatera, Ridwan juga meminta ‎pemerintah pusat melakukan pemberdayaan lintas kementerian terhadap masyarakat miskin yang ada di Bengkulu, khususnya masyarakat nelayan di pesisir Provinsi ini. ‎"Pembangunan seperti pelabuhan dan pemberdayaan nelayan Bengkulu sesuai dengan tujuan poros maritim pemerintahan Jokowi-JK," sebutnya.
Harapan bantuan pembangunan oleh pemerintah pusat, sambung Ridwan, tidak serta merta begitu saja. Pihaknya pun bekerja dengan serius menata pemerintahan dan membereskan birokrasi di Provinsi Bengkulu.
"Ada dua kami tawarkan kepada pemerintah pusat. Pertama, kami sudah menandatangani pakta integritas terkait tindak pidana korupsi. Kami sangat tegas di situ. Selain itu, kami sudah melangsungkan e-goverment, yakni ata kelola pemerintahan menggunakan IT. Semoga ini akan jadi pemicu dan trigger pemerintah pusat membantu kami," ujar Ridwan.
[dem]
