ITW Curiga Kemacetan By Desain

Kemacetan di sejumlah kota besar khususnya Jakarta dan sekitarnya, termasuk macet horor pintu keluar tol Brebes (Brexit) dinilai janggal seperti tidak bisa dikendalikan.

"Tidak tampak upaya maksimal untuk mengurai kemacetan, sesuai amanat UU 22/2009 bahkan polisi enggan menggunakan hak diskresinya. Sementara ada pihak yang membuat kebijakan yang menimbulkan lalu lintas kian runyam. Ada apa ini ?" kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, Kamis (21/7).

Edison mencontohkan, kemacetan tol Brexit pada mudik lalu yang menimbulkan korban jiwa. Sejatinya tidak perlu terjadi, apabila Korps Lalu Lintas Polri melakukan rekayasa lalu lintas seperti saat arus balik. Anehnya, kemacetan sudah mengular hingga 30 kilometer, bahkan menelan korban jiwa, tetapi tidak ada reaksi yang cepat untuk mengurai kemacetan.

Pemerintah, kata Edison, seolah tutup mata dan telinga bahwa lalu lintas itu merupakan urat nadi kehidupan. Sebab, hampir 80 persen aktivitas masyarakat berlangsung di jalan raya.

Menurut dia, bukannya berupaya mengurai kemacetan dengan membuat kebijakan moratorium penjualan kendaraan di Jakarta, maupun langkah-langkah efektif lainnya. Justru, Pemprov DKI menambah kemacetan semakin runyam. Seperti pemasangan pembatas jalur transjakarta di ruas jalan yang menyempit karena ada pengerjaan proyek.

ITW curiga Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 yang memicu para penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan seperti kurang peduli terhadap kemacetan.

Inpres untuk  mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan 47 proyek jalan tol sebagai proyek strategis nasional seperti yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016, tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Kapolri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Presiden, para kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para gubernur, dan para Bupati/walikota.

"Inilah yang kami curigai bahwa kemacetan itu by desain untuk pembenaran pembangunan 47 proyek jalan tol di Indonesia," ujar Edison.

Edison menegaskan, pihaknya mendukung pembangunan infrastruktur yang didasarkan kebutuhan dan tidak menjadi beban masyarakat. Apalagi lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional.  

Tetapi, Edison mengingatkan, mengumbar pembangunan hanya demi memenuhi keinginan semata, tidak akan efektif untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.[wid]