Kementerian Agama memastikan bakal menindak tegas sekolah madrasah yang melakukan perpeloncoan atau kekerasan kepada peserta didik baru saat pelaksanaan Masa Taaruf Siswa Madrasah (Matsama) mulai Senin besok (18/7).
"Matsama dilarang bersifat perploncoan atau tindak kekerasan yang lainnya," ujar Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag M. Nur Kholis Setiawan di Jakarta, Minggu (17/7).
Dia menjelaskan, Matsama merupakan rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru. Meliputi kegiatan rutin madrasah, fasilitas, nilai dan norma yang berlaku, pengenalan organisasi, sistem pembelajaran, serta pengenalan civitas madrasah. Matsama dilakukan sebagai upaya menjembatani siswa mengenali lingkungan barunya.
"Untuk itu, Matsama harus diisi dengan kegiatan edukatif, tetap mentaati peraturan atau tata tertib, serta menjunjung tinggi norma yang berlaku di madrasah," ujar Nur Kholis.
Perencanaan dan penyelenggaran kegiatan Matsama sendiri menjadi hak guru. Karenanya, pemerintah melarang pelibatan siswa senior atau alumni sebagai penyelenggara.
Nur Kholis mengaku sudah menerbitkan surat edaran kepada Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia untuk diteruskan kepada madrasah. Edaran tersebut juga mengatur sanksi yang akan diberikan atas pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan, utamanya terkait dengan tindak kekerasan atau perpeloncoan.
Sanksi untuk para siswa diberikan dalam rangka pembinaan, berupa: teguran tertulis dan tindakan lainnya yang bersifat edukatif. Selain itu, Kepala Kanwil Kemanag Provinsi, Kepala Kankemenag Kab/Kota, atau pengurus yayasan juga dapat memberikan sanksi kepada kepala atau wakil kepala, barupa: teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, dan atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
"Surat edaran ini diterbitkan untuk memastikan Matsama berlangsung sesuai aturan, berisi kegiatan edukatif yang bermanfaat bagi peserta didik, dan jauh dari tindak kekerasan. Jika dilanggar, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi atau Kepala Kankemenag Kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi kepada madrasah berupa pemberhentian bantuan dari Pemerintah," demikian Nur Kholis.
[wah]
