Berita

setya novanto/net

Setnov: Selidiki Juga Peredaran Vaksin Di Daerah

MINGGU, 17 JULI 2016 | 01:15 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto meminta pemerintah mengusut tuntas peredaran vaksin palsu. Sebab enggunan vaksin palsu telah merugikan masyarakat luas.

"Karena ini bisa membahayakan di kemudian hari," ujar Setya Novanto usai mengikuti acara nonton bersama film Rudy Habibi di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/7).

Ia juga meminta aparat melakukan sidak ke daerah-daerah serta tempat-tempat terpencil, yang sekiranya kurang terjangkau.

"Aprat penegak hukum melakukan penetrasi ke daerah daerah supaya tidak terjadi hal hal yang demikian lagi," kata dia.

Novanto menambahkan, pegusutan tidak hanya terhadap pembuat vaksin dan rumah sakit yang menggunakan. Tetapi, juga ada atau tidaknya kelengahan institusi pemerintah, dalam hal ini BPOM dan Kementerian Kesehatan.

Jika ada oknum di dalam lembaga pemerintah tersebut terkait masalah vaksin palsu, maka harus ditindak tegas.

"Harus dilakukan dan berantas dan dipecat secepatnya," kata dia.

Hingga saat ini polisi telah menetapkan 23 tersangka terkait vaksin palsu. Tidak hanya dokter, mereka yang terlibat juga termasuk bidan, pemilik apotek, perawat, distributor, hingga produsen vaksin palsu.

Berdasarkan paparan Bareskrim Polri dan Kementerian Kesehatan di Komisi IX DPR kemarin, ada 14 rumah sakit, 8 klinik, dan tenaga kesehatan yang menggunakan vaksin palsu.

Sebagian besar beroperasi di sekitar Bekasi. Rinciannya, 10 RS di Kabupaten Bekasi dan 3 RS di Kota Bekasi. [ysa]

Populer

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

CASN jadi Korban Ketidakpastian Menteri PANRB

Kamis, 13 Maret 2025 | 09:33

Sore Ini Prabowo Gelar Diskusi Panel Bareng Pimpinan Perguruan Tinggi

Kamis, 13 Maret 2025 | 09:28

Pasar Masih Tegang, Yen dan Euro Tertekan oleh Dolar AS

Kamis, 13 Maret 2025 | 09:21

Hendrik PH, Teman Seangkatan Teddy Masih Berpangkat Kapten

Kamis, 13 Maret 2025 | 09:14

Emas Spot Berkilau di Tengah Ketidakpastian Tarif

Kamis, 13 Maret 2025 | 09:07

Kegiatan di Vihara Kencana Langgar SKB Dua Menteri dan Perda Tibum

Kamis, 13 Maret 2025 | 08:56

Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi Sama-sama Terima Hibah Rp8 Miliar

Kamis, 13 Maret 2025 | 08:28

Febri Diansyah Harus Jaga Etika saat Bela Hasto

Kamis, 13 Maret 2025 | 08:10

Kapolri Mutasi 1.255 Pati-Pamen, 10 Polwan Jabat Kapolres

Kamis, 13 Maret 2025 | 07:59

10 Kapolda Diganti, Siapa Saja?

Kamis, 13 Maret 2025 | 07:47

Selengkapnya