Berita

setya novanto/net

Politik

Ketum Golkar Minta Pemerintah Berkomunikasi Aktif dengan WNI di Turki

SABTU, 16 JULI 2016 | 22:02 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto meminta pemerintah melalui KBRI Istanbul, terus memantau situasi keamanan di Turki. Hal itu penting guna menjamin keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang masih ada di sana.

"Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan disana," ujar Setya Novanto usai mengikuti acara nonton bersama film Rudy Habibi di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/7).

Menurutnya, WNI yang masih ada di Turki bisa tetap tenang. Novanto yakin bahwa pemerintah telah mempersiapkan berbagai hal yang harus dilakukan dan dibutuhkan kepada warga Indonesia di sana. "Saya yakin KBRI telah melakukan bantuan-bantuan secara tepat," kata mantan ketua DPR RI tersebut.


"Saya harapkan pihak Deplu (Departmen luar negeri) dan Kementerian Luar Negeri melakukan komunikasi yang aktif. Sehingga warga negara Indonesia di sana selamat."

Situasi keamanan di Turki menjadi sorotan menyusul pernyataan sekelompok elemen militer Turki mengklaim telah menguasai negeri itu, Sabtu malam dan langsung memicu bentrokan berdarah di Istanbul dan Ankara.

Fotografer AFP melaporkan telah menyaksikan tentara menembaki warga yang berkumpul di dekat salah satu jembatan Selat Bosphorus di Istanbul. Sementara itu, kantor berita Anadolu mengabarkan, gedung parlemen Turki di Ankara diserang dengan menggunakan bom.

Saat ini, belum jelas siapa yang menguasai negara anggota NATO yang strategis berpenduduk 80 juta orang itu, pada saat sejumlah tank bergerak di jalanan dan ledakan terdengar di dua kota terbesar Turki itu.

Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha mengatakan, Jumlah WNI yang ada di Turki saat ini sekira 2.700 orang. Di antaranya 800 orang di Instanbul dan 400 di Ankara.

Warga bisa menggali informasi terkait situasi di Turki melalui kontak KBRI Ankara : +90 532 135 2298, atau +90 533 812 0760.

Selain itu, informasi juga bisa didapatkan melalui KJRI Istanbul, dengan menghubungi: +90 531 453 0351, atau +90 531 983 1534. [sam]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya