Berita

ilustrasi/net

Kesehatan

YLKI: Ada Mafia Impor Vaksin

SABTU, 16 JULI 2016 | 18:29 WIB | LAPORAN: FEBIYANA



Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga ada mafia vaksin impor di balik peredaran vaksin palsu. Hal itu dikarenakan hampir seluruh vaksin yang dipalsukan merupakan produksi luar negeri.

"Permintaan konsumen akan vaksin impor tinggi, sementara ketersedian di beberapa rumah sakit tidak ada. Nah, ini yang dimanfaatkan," kata Tulus di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7).


Para mafia vaksin impor menjual vaksin dengan harga miring. Karenanya, permintaan semakin tinggi.

Menurut Tulus, permintaan tinggi lantaran masyarakat selalu memandang vaksin impor lebih baik dari vaksin buatan Biofarma. Hal itu diperparah ketika dokter menyarankan pasien untuk membeli vaksin impor dengan alasan lebih ampuh.

"Ada mafia impor yang mempertahankan komponen vaksin dan obat impor sehingga kita ketergantungan," ujar dia.

Tulus melanjutkan, sifat ketergantungan itulah yang dimanfaatkan oknum untuk memalsukan vaksin impor. Menurutnya, kualitas vaksin impor sama dengan buatan Biofarma.

"Kemudian vaksin-vaksin itu dipertahankan dan dipalsukan. Padahal, kita bisa melakukan kedaulatan terhadap komponen obat dan vaksin," ungkapnya.

Tulus meminta pemerintah mengaudit seluruh rumah sakit, bukan hanya yang masuk dalam daftar pengguna vaksin palsu. Ia menyarankan izin rumah sakit dicabut bila terbukti mengetahui dan ikut berperan dalam penyebaran vaksin palsu.

"Harus diaudit dan harus diberikan sanksi setimpal kalu terbukti. Misalnya, menurunkan akreditasi hingga penutupan izin operasi," ungkapnya. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya