Kota Makassar menerima penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Piagam diserahkan langsung oleh anggota VI BPK Bahrullah Akbar kepada Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis kemarin (14/7).
Penyerahan piagam disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Ketua DPRD Sulsel Mohammad Roem, Kepala Perwakilan BPK Sulsel Andi Kangkung Lologau, dan kepala daerah serta pimpinan DPRD seluruh Sulsel.
Makassar berhasil meraih penghargaan tertinggi di bidang pengelolaan anggaran pemerintah daerah karena dinilai mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangannya.
Khusus tahun anggaran 2015, BPK menentukan penilaian berdasarkan akrual basic di mana setiap laporan keuangan yang disusun berdasarkan waktu transaksi keuangan. Tingkat kerumitannya lebih tinggi dibanding sistem yang digunakan sebelumnya.
Diketahui, penyerahan hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan Pemkot Makassar Tahun Anggaran 2015 telah berlangsung pada 30 Mei lalu di Gedung BPK Perwakilan Sulsel. Saat itu, BPK memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan Pemkot Makassar Tahun Anggaran 2015.
Wali Kota Danny menuturkan, penghargaan yang diterima sebagai bukti jika pemerintahan yang dijalankannya bersama jajaran telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Menurutnya, penghargaan tersebut buah kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan ke depannya prestasi itu harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
"WTP penting bagi pemerintah, ini menandakan kita berhasil membangun pemerintahan yang clean and clear. WTP menjadi ukuran kinerja dan prestasi bagi pemerintah. Dengan penilaian dari BPK pemerintah kota dapat mengetahui prestasi kerja SKPD, apakah telah bekerja sesuai perencanaan yang diprogramkan. Dan kalaupun terjadi penyimpangan dapat segera memperbaiki sesuai rekomendasi yang ada," jelas Danny kepada redaksi, Jumat (15/7).
Tahun ini, BPK Perwakilan Sulsel memberikan opini WTP kepada 17 pemerintah daerah yaitu Makassar, Pare-Pare, Palopo, Bantaeng, Gowa, Maros, Pangkep, Pinrang, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Bone, Soppeng, Wajo, Bulukumba, dan Pemprov Sulsel.
Pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Permendagri Nomor 64/2013 tentang Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
[wah]
